Perdagangan dan industri sektor transportasi laut maupun asuransi Indonesia hanya memegang porsi kurang dari satu persenJakarta (ANTARA News) - Kementerian Perdagangan terus meningkatkan kelancaran kegiatan lalu lintas perdagangan ekspor dan impor luar negeri khususnya melalui transportasi laut.
Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan usai bertemu Consultative Shipping Group (CSG), yang dihadiri Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen selaku Ketua CSG, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Jari Sinkari, dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Vegard Kaale.
"Para duta besar menyampaikan hal yang menjadi perhatian CSG yaitu kapasitas Indonesia dalam industri dan perdagangan yang berkaitan dengan jasa angkutan laut asing di Indonesia serta strategi Indonesia dalam menjaga ketersediaan pasokan produk ekspor dan impor tertentu tersebut di pasar global," kata Oke lewat keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Secara umum, lanjutnya, Kemendag menyampaikan bahwa Indonesia memahami beberapa kekhawatiran CSG.
Oke menekankan, Indonesia tidak akan menghambat, serta terbuka bagi perusahaan-perusahaan asuransi dan angkatan laut asing yang ingin berinvestasi dan berkolaborasi dengan perusahaan lokal.
CSG juga membahas tentang komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional dan bilateral, termasuk menjaga harga logistik transportasi dan asuransi.
Implementasi asuransi nasional telah tertuang dalam petunjuk teknis Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang diterbitkan pada 16 Januari 2019 dan akan diimplementasikan pada 1 Februari 2019, sekaligus dengan pelaksanaan pilot project-nya.
Sedangkan, implementasi angkutan laut nasional masih dalam tahap penyusunan petunjuk teknis dan rencana implementasinya adalah 1 Mei 2020 mendatang.
"Kegiatan asuransi yang dimaksud mencakup ekspor untuk dua produk ekspor, yakni batubara dan sawit (CPO), serta impor untuk beras dan pengadaan barang pemerintah. Sedangkan, pelaksanaan angkutan laut nasional juga difokuskan pada kegiatan ekspor dan impor produk-produk tersebut," lanjut Oke.
Menurutnya, Indonesia juga fokus pada peningkatan kapasitas atau kemampuan Indonesia dalam menjalankan bisnis dan industri angkutan laut dan asuransi, serta bagaimana Indonesia menjaga kegiatan ekspor dan tidak terjadinya kenaikan harga di sektor logistik.
Oke meyakinkan bahwa penetapan kebijakan asuransi dan angkutan laut nasional oleh Pemerintah Indonesia tersebut telah dilakukan dengan penuh pertimbangan, antara lain kondisi ekonomi global yang sulit, terjadinya defisit neraca perdagangan pada sektor jasa.
Ia menambahkan, kebijakan asuransi dan angkutan laut nasional juga mendukung rencana penguatan perdagangan dan industri jasa asuransi dan laut.
"Saat ini tercatat kegiatan logistik di Indonesia yang mencapai sebesar Rp2.400 triliun, yang untuk perdagangan dan industri sektor transportasi laut maupun asuransi Indonesia hanya memegang porsi kurang dari 1 persen," ungkap Oke.
Baca juga: Kemendag bidik ekspor tumbuh 7,5 persen pada 2019
Baca juga: BPS: Neraca perdagangan 2018 alami defisit terbesar
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
