counter

Nama perempuan Indonesia jatuh karena prostitusi daring

Nama perempuan Indonesia jatuh karena prostitusi daring

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise menjawab pertanyaan wartawan usai berbicara dalam diskusi Perang Terhadap Prostitusi Online dan Kejahatan pada Perempuan di Jakarta, Kamis (24/1/2019). (Foto: ANTARA News/Virna P Setyorini)

Kita alihkan perhatian mereka sedikit demi sedikit dari hal yang tidak terpuji menjadi terpuji. Tapi kali ini artis, jadi kalau dibilang karena persoalan ekonomi, ya, tidak benar juga
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan nama 126 juta perempuan Indonesia jatuh gara-gara adanya  prostitusi daring yang terungkap baru-baru ini. 
 

“Nama 126 juta perempuan Indonesia jatuh karena prostitusi daring. Pola pikir perlu berubah, gaya hidup jangan justru memicu, agen atau mucikari justru yang dapat keuntungan besar dari modus (prostitusi daring) seperti ini,” kata Yohana membuka diskusi Perang Terhadap Prostitusi Online dan Kejahatan pada Perempuan di Jakarta, Kamis. 
 

Berdasarkan pengalaman saat menempuh pendidikan di luar negeri, menurut Yohana, prostitusi di sana merupakan hal biasa yang dijaga oleh negara. 
 

Tapi ia menegaskan di Indonesia berbeda. Ada hukum, agama, norma dan aturan yang mengikat, terutama untuk perempuan. Karena itu, dirinya merasa geram dengan adanya praktik prostitusi ini.
 

Terlebih di saat pihaknya sedang mencoba mengangkat harkat perempuan di parlemen dengan memperjuangkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) untuk segera disahkan, ujar dia. 
 

Yohana mengatakan ada 168 lokalisasi di Indonesia dan bersama dengan Menteri Sosial sudah lebih dari 100 yang ditutup. Mereka yang bekerja di sana dialihkan ke pekerjaan lainnya. 
 

“Kita alihkan perhatian mereka sedikit demi sedikit dari hal yang tidak terpuji menjadi terpuji. Tapi kali ini artis, jadi kalau dibilang karena persoalan ekonomi, ya, tidak benar juga,” ujar dia.
 

Yohana mengatakan perempuan di Indonesia dilindungi undang-undang, sehingga mereka diperhatikan. Itu alasan lokalisasi ditutup, dan pekerja seksnya dipulangkan ke daerah masing-masing.*



Baca juga: Akademisi kritisi media yang tidak munculkan pelanggan VA

Baca juga: Polres Madiun Kota ungkap prostitusi daring


 

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Unsur IT dalam RUU PKS diperlukan

Komentar