Pemanfaatan Bale Kusuka antara lain adalah digunakan untuk kegiatan diskusi, tukar informasi, pelatihan, dan juga kegiatan seperti penyuluhan
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan masyarakat di berbagai daerah sudah mulai memanfaatkan gedung Bale Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka) yang dibangun KKP.
   
"Saya sangat mengapreasiasi pemanfaatan Bale Kusuka di beberapa daerah. Harapannya, ke depan agar Bale Kusuka ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kelancaran kegiatan budidaya," kata Slamet Soebjakto dalam siaran pers, Sabtu.
   
Menurut Slamet, target dengan keberadaan Bale Kusuka itu adalah guna membantu akses bagi transfer pengetahuan baik teknis maupun nonteknis, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas SDM dan kemandirian para pembudi daya.
   
Ia mengemukakan bahwa pemanfaatan Bale Kusuka antara lain adalah digunakan untuk kegiatan diskusi, tukar informasi, pelatihan, dan juga kegiatan seperti penyuluhan. 
   
KKP telah membangun Bale Kusuka di 19 kabupaten/kota yang tersebar di Nusantara yakni di Kabupaten Agam, Pasaman, Banyuasin, Kota Prabumulih, Kampar, Kuantan Singingi, Muaro Jambi, Pangandaran, Indramayu, Pati, Kendal, Sukoharjo, Boyolali, Kulon Progo, Sleman, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sambas, dan Parigi Moutong.
   
Sementara itu, pengamat perikanan Abdul Halim menginginkan lembaga pembiayaan modal bagi nelayan yang dibuat oleh pemerintah harus selaras dengan tata kelola perikanan berkelanjutan di Tanah Air.
   
"Pembiayaan usaha perikanan yang disalurkan melalui BLU-LPMUKP (Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya praktek pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," kata Abdul Halim di Jakarta, Jumat (25/1/2019).
   
Abdul mengingatkan bahwa sejak 2017, KKP sudah mengoperasionalkan lembaga pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan tersebut.
   
Ia mencemaskan bahwa adanya bank mikro bagi nelayan itu hanya pengemasan pada tahun politik kali ini, karena permasalahannya adalah pendistribusian modal ini dinilai tidak menggunakan pertimbangan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.
   
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima perwakilan nelayan dari seluruh Indonesia dan mengingatkan mereka serta para pengusaha perikanan untuk menggunakan bank mikro nelayan.
   
"Ini saya kira penting untuk dimanfaatkan para nelayan karena memang ini kami siapkan khusus untuk modal kerja, untuk modal investasi bagi nelayan," kata Presiden dalam sambutannya pada acara silaturahim yang dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Presiden minta nelayan manfaatkan program Bank Mikro Nelayan
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019