counter

Masuk "holding" perumahan, Wijaya Karya lepas status BUMN

Masuk "holding" perumahan, Wijaya Karya lepas status BUMN

Jajaran Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA bersama Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro (mengenakan batik) dalam jumpa pers setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) WIKA di Jakarta, Senin (28/1/2019). (ANTARA/Ade Irma Junida)

Persero ini kan definisi legal. Tapi, tetap kita (pemerintah) mengendalikan langsung
Jakarta (ANTARA News) - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) guna membahas perubahan status BUMN atau persero menjadi nonpersero. 

Direktur Utama WIKA Tumiyana dalam jumpa pers seusai RUPSLB di Jakarta, Senin, mengatakan keputusan itu merupakan langkah awal penguatan perusahaan bergabung dalam perusahaan induk (holding) BUMN sektor perumahan dan pengembangan kawasan. 

"Sinergi antar-BUMN dalam holding perumahan akan menambah kapabilitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghadirkan perumahan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Di sisi lain, harga properti terus merangkak naik, sehingga sangat menguntungkan bagi perusahaan di masa depan," ungkapnya.

Dengan lepasnya status persero, WIKA akan menjadi anggota holding BUMN perumahan dan pengembangan kawasan yang dipimpin Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

WIKA bersama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero) dan PT Bina Karya (Persero) akan menjadi anggotanya.

Dengan masuk ke holding perumahan dan pengembangan kawasan, WIKA mengklaim lebih siap berekspansi di sektor pengembangan kawasan berbasis transportasi massal (transit oriented development/TOD) dan gedung.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro  mengatakan perubahan status persero merupakan satu proses yang harus dilewati.

Namun, ia memastikan tidak akan ada perubahan signifikan lantaran saham dwiwarna punya pemerintah di WIKA tetap di bawah kuasa pemerintah. 

"Persero ini kan definisi legal. Tapi, tetap kita (pemerintah) mengendalikan langsung," katanya.

Aloysius menambahkan status baru WIKA sebagai perusahaan nonpersero akan secara resmi dilakukan setelah penerbitan akta inbreng dari Kementerian Keuangan.

"Mulai tidak berstatus persero sejak akta inbreng keluar dan keluarnya menunggu peraturan pemerintah," tuturnya.

Baca juga: Kementerian percepat pembentukan holding BUMN infrastruktur-perumahan
Baca juga: Holding BUMN Perumahan mampu bangun "mega township"

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar