"Saya hadir di sini untuk menyampaikan perkembangan yang ter-update saja tentang tahapan pemilu kita," ujar Ketua KPU Arief Budiman.
Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah menyebutkan KPU diminta berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI.
Terkait pembahasan dalam rapim tersebut lebih lanjut, Arief enggan membeberkannya karena ia hanya diundang untuk menyampaikan perkembangan tahapan pemilu terbaru dalam kegiatan tersebut.
"Ini rapimnya TNI-Polri, kalau apa yang dibicarakan di dalam saya pikir kewenangan Kapolri dan Panglima," ucap Arief.
Selain Ketua KPU, dalam rapat pimpinan TNI-Polri itu, hadir juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menjelaskan kesiapan pemerintah pusat dan daerah dalam bersinergi dengan TNI-Polri untuk pengamanan proses pemilu.
"Saya diundang untuk menjelaskan bagaimana posisi pemerintah juga pemda sehingga bisa bersinergi dengan kepolisian dan TNI untuk mendukung sukses dan lancarnya pileg dan pilpres serentak," ujar Tjahjo Kumolo.
Sinergi itu, ujar dia, bertujuan mendukung penuh KPU yang mempunyai pasukan sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS) agar Pemilu 2019 berjalan dengan baik.
Rapat pimpinan yang mengambil tema "Dilandasi Profesionalitas, Soliditas dan Netralitas, TNI-POLRI Bersinergi Mengamankan Pemilu 2019 dan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI" itu digelar tertutup.
Baca juga: Mendagri: Tidak ada alasan pemilu serentak ditunda
Baca juga: Pimpinan TNI-Polri membahas pengamanan Pemilu 2019
Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
