"Kami akan tinjau apakah selama ini sudah sehat atau belum. Apakah ada 'lubang' di sini atau tidak," ujar Ahmad di Jakarta, Jumat.
Pria yang juga menjabat ketua Asprov PSSI Jawa Timur ini melanjutkan, jika kemudian ditemukan adanya kelemahan-kelemahan dari regulasi tersebut, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada komite eksekutif agar dilakukan perubahan.
Khusus untuk statuta, perubahan hanya bisa dilakukan melalui kongres luar biasa PSSI.
Memberikan rekomendasi terkait persoalan hukum dan kejadian kecurangan sepak bola memang menjadi tugas utama komite ad hoc (khusus) integritas PSSI.
Setiap informasi yang ada di meja komite integritas akan ditelaah lebih lanjut. Untuk kasus-kasus pelanggaran aturan, komite ad hoc akan menghasilkan sebuah saran yang diajukan ke komite eksekutif PSSI, apakah kejadian itu diselesaikan melalui badan hukum PSSI atau dialihkan ke kepolisian karena sudah masuk ranah hukum.
Menurut Ahmad Riyadh, semua rekomendasi yang keluar dari komite integritas sifatnya harus dilaksanakan.
"Rekomendasi kami final dan mengikat. Anggota exco yang tidak melaksanakannya bisa saja dihentikan," tutur dia.
Dalam bekerja, komite integritas akan mengadopsi nota kesepahaman FIFA dengan Interpol yang dimulai pada tahun 2011.
"Mungkin hampir 100 persen kami mengadopsi MoU tersebut," kata Ahmad Riyadh.
Sementara Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria meminta komite integritas PSSI bekerja efektif dalam satu tahun masa tugas.
Dia ingin agar komite ad hoc integritas menjalin hubungan erat dengan pihak kepolisian.
"Dalam pembentukan komite ad hoc bersama AFC beberapa waktu lalu, kami juga menjalin komunikasi dan dengan kepolisian. Penting adanya pertemuan dengan polisi itu ditindaklanjuti dalam sebuah nota kesepahaman," tutur Ratu Tisha.
Komite Ad Hoc Integritas PSSI memiliki tiga orang anggota, di luar ketua Ahmad Riyadh dan wakil ketua Azwan Karim (juga direktur klub Persita Tangerang), serta tiga orang penasihat. Semuanya berlatar belakang bidang hukum, termasuk pihak kepolisian, dan berasal dari luar sepak bola.
Para anggota itu adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Abdul Rachmad Budiono, Brigjen Polisi Hilman SIK dan Koordinator Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Daru Tri Sadono.
Sementara posisi penasihat diberikan kepada nama-nama yang tidak asing di dunia hukum yakni Kapolri periode 2015-2016 Jenderal Polisi (Purn.) Badrodin Haiti, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial tahun 2013-2016 Muhammad Saleh dan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum Noor Rachmad. ***3***
Baca juga: Komite ad hoc integritas PSSI beranggotakan akademisi sampai polisi
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2019
