Jakarta (ANTARA News) - Harapan publik akan hadirnya pertandingan sepak bola di Indonesia yang berkualitas kini terbuka luas dengan keterlibatan Kepolisian mengusut dugaan ketidakberesan dalam manajemen pertandingan antarklub cabang olahraga ini.

Melalui Satgas Antimafia Bola yang dibentuk Mabes Polri, dugaan ketidakberesan dan kecurangan pertandingan sedang diungkap. Bahkan penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka setelah sebelumnya meminta keterangan dari para saksi yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengatur skor pertandingan.

Pertandingan cabang olahraga apapun tujuannya adalah memetik kemenangan melalui pengumpulan skor. Dalam sepak bola, skor itu ditentukan berdasarkan jumlah gol.

Lha, kalau skor itu diduga diatur, terus bagaimana bisa dikatakan sebuah pertandingan? Padahal sebuah pertandingan harus selalu mengandalkan dan mengedepankan kejujuran karena dengan kejujuran akan dapat dilihat siapa yang sebenarnya paling kuat dan paling berkualitas.

Pada Satgas inilah publik menyadarkan harapan sangat besar untuk terbukanya permainan kotor. Dikatakan kotor karena berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik --yang didahului adanya laporan dari pengelola klub-- ada uang suap untuk memenangkan klub tertentu dalam suatu pertandingan.

Penjelasan Satgas mengenai dugaan adanya suap untuk mengatur skor tentu saja membuat publik sepak bola nasional "gregetan". Penggila sepak bola kecewa karena merasa dibohongi bahwa di balik hingar-bingar pertandingan di lapangan, ada permainan gelap.

Itulah sebabnya, pada Satgas inilah warga penggemar sepak bola menyandarkan harapan yang demikian besar. Satgas pun diyakini akan profesional, proporsional dan tidak menyia-nyiakan harapan publik itu.

Terkuaknya kasus suap-menyuap dalam pertandingan sepak bola di Indonesia tampak jelas menunjukkan betapa korupsi dan gratifikasi juga melanda lapangan pertandingan. Kenyataan itu juga menunjukkan betapa dunia sepak bola nasional diliputi masalah, baik di internal manajemen maupun di kalangan penonton.

Di internal manajemen pertandingan diduga terjadi suap untuk mengatur skor. Sedangkan di luar, yakni di luar pertandingan tak jarang terjadi keributan antarpendukung. Bahkan beberapa kasus keributan itu menimbulkan korban jiwa.

Pada situasi seperti itulah, kiranya masuknya Kepolisian mengusut internal manajemen Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI mendapat apresiasi dari masyarakat. Sedangkan keributannya, jelas selalu diusut dengan menerapkan pasal-pasal tindak pidana.



Menggeledah

Setelah menerima pengaduan atau laporan dari klub yang merasa dirugikan, kemudian dilakukan pengusutan dengan memanggil saksi-saksi, maka ditetapkan tersangkanya. Pada Rabu (30/1), Satgas menggeledah dua kantor PSSI untuk menemukan barang bukti terkait penyidikan kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola nasional.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Mabes POlri Brigjen Polisi Dedi Prasetyo, penggeledahan dilakukan di kantor PSSI yang di FX Sudirman dan di Kemang. Penggeledahan dipimpin oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary.

Juru Bicara Satgas Antimafia Bola Komisaris Besar Polisi Sahar Diantono mengatakan pihaknya telah menunaikan tugasnya di kantor PSSI. Mereka membawa dokumen yang dibagi menjadi 153 kelompok, termasuk yang terkait dengan Liga 1 hingga Liga 3 Indonesia.

Ada juga dokumen terkait struktur organisasi maupun administrasi PSSI termasuk daftar dan legalitas wasit. Semuanya dibawa ke Posko Satgas Antimafia Bola untuk dilihat mana yang terkait penyidikan akan diteliti lebih lanjut.

Satgas juga telah memeriksa Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono, Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria dan Bendahara PSSI Berlinton Siahaan di Polda Metro Jaya beberapa hari lalu. Mereka diperiksa sebagai saksi.

Yang menggembirakan, pengurus PSSI berjanji terbuka kepada Satgas Antimafia Bola dan siap membantu seluruh proses penyelidikan kasus pengaturan skor di Tanah Air. PSSI dengan senang hati bersikap terbuka.

Ratu Tisha Destria menyatakan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena itu, PSSI siap bekerjasama dengan Kepolisian demi kemajuan sepak bola Indonesia.

Atas dasar itulah, PSSI mendukung dan tidak menghalang-halangi Satgas Antimafia Bola termasuk saat menggeledah kantor PSSI. Kantor PSSI yang digeledah adalah kantor di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yang masa kontraknya akan habis pada Januari dan kantor baru di Menara F X Sudirman.

Namun Sekjen PSSI tidak dapat memberitahukan secara detail tentang penggeledahan tersebut. Yang jelas, PSSI siap memberikan semua hal yang diperlukan sesuai permintaan Satgas.



Bos mafia

Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi Satgas Antimafia Bola yang bekerja cepat menangkap sejumlah orang diduga terlibat dalam mafia bola. Namun, langkah Satgas belum menyentuh bos mafia bola yang sudah menghancurkan sepak bola nasional.

Dalam membongkar mafia bola, Satgas tidak hanya meng"ubek-ubek" Liga 3 dan Liga 2, tetapi juga harus membongkar dugaan praktik mafia di Liga 1 dan di timnas yang merupakan "kasus di depan mata" agar bos-bos mafia bola bisa terciduk, ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane.

Pada pertama, Satgas harus fokus pada sistem pengaturan skor dan menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah oknum di dua lembaga di bawah PSSI, yakni lembaga kompetisi dan lembaga perwasitan. Dua lembaga itu mempunyai hak veto dalam mengatur roda kompetisi dan menunjuk wasit yang memimpin kompetisi Liga 1, 2 dan 3.

Jejak digital oknum di kedua lembaga itu perlu ditelusuri untuk membongkar jaringan mafia yang sesungguhnya. IPW mendesak Satgas Antimafia Bola untuk fokus pada pihak yang memiliki veto untuk diketahui memiliki keterlibatan atau tidak.

Apabila sudah mendapat informasi dari sumber, Satgas diminta tetap waspada karena terdapat kemungkinan sumber tersebut pernah terlibat dalam mafia sepak bola. IPW khawatir Satgas tidak paham dengan sejarah atur-mengatur pertandingan dan justru dibohongi.

Karena itu, Satgas perlu melakukan cek ulang. Apalagi Polri punya PS Bhayangka di sepak bola nasional.

Orang-orang di PS Bhayangkara dapat diminta bantuannya untuk melakukan cek ulang info sepihak dari sumber sekaligus membongkar jaringan mafia sepak bola nasional, mulai dari Liga 3, 2, 1 dan timnas.

Mafia bola disebutnya sudah menghancurkan sepakbola nasional dari hulu hingga hilir dengan menciptakan kasus suap dan pengaturan pertandingan, termasuk dugaan mengatur juara, promosi dan degradasi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati juga berharap nahkoda baru PSSI dapat responsif dan terbuka dengan aparat Kepolisian terkait dengan penyidikan dugaan kasus pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Pimpinan PSSI yang baru diharapkan bersama-sama Kepolisian melakukan "bersih-bersih" di internal PSSI.

Saatnya PSSI lebih baik dan sepak bola Indonesia berprestasi. Semestinya sepak bola juga tidak hanya dimaknai semata-mata satu bagian dari cabang olahraga.

Namun sepak bola dapat memicu aspek ekonomi yang tidak kecil bagi Indonesia. Ada aspek ekonomi yang besar dari sepak bola.

Karena itu, PSSI harus bersih dan bekerja secara profesional. Dia meyakini, jika bersih dan profesional, sepak bola Indonesia akan memberi dampak ekonomi yang tidak kecil.

Dampak ekonomi muncul lantaran olahraga sepak bola digemari seluruh lapisan masyarakat yang akan memberi ekses penjualan tiket, merchandise serta ekses ekonomi lainnya seperti kuliner.

Saatnya bersih dan profesional agar mampu mencetak prestasi serta memberi dampak bagi tumbuhnya ekonomi.*

Baca juga: Satgas mafia bola geledah kantor PT LI-PT Gelora Trisula Semesta

Baca juga: Satgas Antimafia Bola geledah dua kantor PSSI

 

Pewarta: Sri Muryono
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019