Kesepakatan itu mengakhiri ketegangan berbulan-bulan di negara Afrika Utara tersebut.
Tunisia berada dalam tekanan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk membekukan gaji sektor publik -- utang yang naik dua kali lipat menjadi sekitar 16 miliar dinar (sekitar Rp75,1 triliun) pada 2018 dari 7,6 miliar dinar (sekitar Rp35,7 triliun) pada 2010 -- untuk mengurangi defisit anggaran negara itu.
Perekonomian negara Afrika Utara tersebut dilanda krisis sejak presiden autokrat Zine al Abidine Ben Ali dilengserkan pada 2011. Sejak saat itu, pengangguran dan inflasi meningkat tajam.
Pada Rabu, ribuan guru Tunisia menggelar unjuk rasa di dekat kantor perdana menteri untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik serta kenaikan gaji.
Bulan lalu, layanan kereta, bus, dan lalu lintas udara terhenti saat unjuk rasa nasional satu hari, yang digalang UGTT, diikuti ribuan orang.
Serikat kerja itu mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa nasional bulan ini jika pemerintah tidak menyetujui kenaikan gaji. Namun, unjuk rasa itu kemungkinan akan dibatalkan karena kesepakatan telah dicapai.
Pengumuman mengenai kesepakatan itu diperkirakan akan diumumkan malam ini (waktu setempat).
Sejauh ini, rincian mengenai kesepakatan itu belum diungkap.
Tunisia berniat memangkas gaji sektor publiknya menjadi 12,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2020 dari sekitar 15,5 persen nilai saat ini.
Menurut IMF, angka itu adalah salah satu yang terbesar di dunia. IMF memiliki kesepakatan pinjaman dengan Tunisia senilai 2,8 miliar dolar AS (sekitar Rp39,2 triliun) pada Desember 2016.
Baca juga: Wanita terlibat bom bunuh diri di Tunisia , sembilan luka-luka
Baca juga: Tunisia-Maroko tawarkan Biofarma bangun pabrik
Sumber: Reuters
Penyunting: I Wayan Yoga H
Pewarta: Antara
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019
