"Setelah lebih dari empat tahun pemerintahan berjalan, dampak sosio-ekonomi dari berbagai kebijakan ini telah nyata dirasakan masyarakat banyak," kata Erick dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Erick menjelaskan berbagai program yang telah memberikan manfaat tersebut antara lain penanganan stunting pada balita yang turun dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 30,8 persen pada 2018.
Dalam APBN 2019, dana untuk percepatan penurunan stunting telah dianggarkan sebesar Rp29 triliun untuk perbaikan asupan makanan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi serta pendampingan kesehatan.
"Melalui berbagai upaya ini, diharapkan tingkat stunting balita turun menjadi 22 persen di 2022 sesuai estimasi Bank Dunia," kata Erick.
Selain itu, program lainnya adalah penurunan kemiskinan yang untuk pertama kalinya dalam sejarah bisa mencapai single digit yaitu 9,82 persen pada 2018, dari sebelumnya pada kisaran 10-11 persen.
"Koefisien gini yang merupakan salah satu indikator dari pemerataan pembangunan juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan yaitu dari 0,40 menjadi 0,38," tambah Erick.
Untuk perbaikan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia, pemerintahan Joko Widodo juga berkomitmen memberikan 20 persen anggaran dalam APBN 2019 sebesar Rp492,5 triliun agar indeks pendidikan manusia Indonesia makin meningkat.
Anggaran pendidikan ini dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik, peningkatan efektifitas dana Bantuan Operasional Sekolah, perbaikan akses sekolah serta pemberian Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa.
Selain itu, untuk pemberian bantuan pembiayaan beasiswa bidikmisi di pendidikan tinggi umum dan keagamaan kepada 471 ribu mahasiswa, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan tunjangan profesi guru, pemberian bantuan operasional bagi anak usia dini, penguatan program beasiswa LPDP dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi.
Sementara itu, untuk pelayanan kesehatan, dalam APBN 2019 telah dialokasikan dana sekitar Rp123,1 triliun untuk anggaran kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
Selama ini, telah terdapat perluasan penerimaan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan penerima Kartu Indonesia Sehat hingga tercatat mencapai 96,8 juta jiwa pada 2019 dengan persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas mencapai 95 persen.
Terkait potensi defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan pada 2019, pemerintahan Joko Widodo akan melakukan berbagai bauran kebijakan dan melakukan evaluasi besaran iuran kesehatan, karena berdasarkan peraturan perundangan, besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
