counter

Debat Capres

Pemerintah siapkan 1,2 juta sambungan listrik gratis tahun ini

Pemerintah siapkan 1,2 juta sambungan listrik gratis tahun ini

Illustrasi: Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (keempat kanan) dan Dirut PLN Sofyan Basir (ketiga kanan) meninjau pemasangan instalasi jaringan listrik gratis di salah satu rumah warga saat kunjungan kerja di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/1/2019). (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ada rencana untuk tambahan penyertaan (modal) negara, itu kurang lebih Rp6 triliun untuk bisa memberikan sambungan-sambungan listrik gratis di tahun ini
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan pemerintah menyiapkan 1,2 juta sambungan listrik gratis bagi masyarakat miskin yang belum tersambung listrik di tahun 2019. 

"Ada rencana untuk tambahan penyertaan (modal) negara, itu kurang lebih Rp6 triliun untuk bisa memberikan sambungan-sambungan listrik gratis di tahun ini.  Jumlahnya kira-kira 1,2 juta sambungan baru khusus bagi warga yang kurang mampu," kata Jonan kepada Antaranews.com di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin. 

Ia menambahkan jumlah sambungan tersebut kemungkinan masih bertambah dari adanya dana APBN Kementerian ESDM dan bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

"Sisanya itu melalui APBN melalui DIPA Kementerian ESDM 100.000-150.000 sambungan atau layanan penerangan dan ada juga tambahan CSR dari BUMN. Ibu Rini sudah sepakat tentang hal itu," katanya. 

Adapun BUMN yang terlibat dalam program ini adalah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom dan Telkomsel. Kemudian, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.

Pemerintah mempertimbangkan bahwa pemberian sambungan gratis bagi wilayah tertentu merupakan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemerataan energi. "Mikirnya bukan untung rugi, tapi pemerataan pembangunan yang lebih baik," tegas Jonan.

Pemberian bantuan tersebut diharapkan sebagai bentuk layanan dasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. 

"Pemerintah berupaya untuk melayani atau memberikan layanan listrik sebagai layanan dasar masyarakat yang memadai dengan harga yang terjangkau," kata Jonan. 

Pemberian sambungan listrik diharapkan Jonan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang ditargetkan sebesar 99,9 persen di tahun 2019. "Saya optimis bisa tercapai," pungkasnya.

Rasio elektrifikasi di berbagai daerah diperkirakan bakal menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam debat kedua calon presiden yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 Februari mendatang.

Dalam debat kedua yang rencananya bakal menggunakan tujuh panelis itu, sejumlah tema yang akan dibahas adalah mengenai energi, infrastruktur, pangan, sumber daya alam, serta tentang lingkungan hidup.

Baca juga: Presiden resmikan sambung listrik gratis di Muara Gembong Bekasi

 

Pewarta:
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar