counter

Debat Capres

Pengamat: pembenahan transportasi umum masih jadi PR

Pengamat: pembenahan transportasi umum masih jadi PR

Petugas menaiki kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI yang sedang diuji coba di Jakarta, Kamis (7/2/2019). Transportasi massal berbasis rel itu rencananya akan terintegrasi dengan moda lainnya seperti LRT dan KRL Commuterline agar memudahkan masyarakat mengakses dan menggunakan transportasi umum. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

Yang belum dicapai adalah pembenahan transportasi umum berbasis bus...
Jakarta (ANTARA News) - Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijawarno menyampaikan bahwa pembenahan transportasi umum masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya.

"Yang belum dicapai adalah pembenahan transportasi umum berbasis bus. Siapapun pemimpinnya nanti perlu memperhatikan transportasi umum," kata Djoko dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut Djoko, buruknya transportasi umum menimbulkan transportasi ojek yang massal, padahal ojek dinilai mahal, boros dan membebani rakyat.

Untuk itu, Djoko mengusulkan agar pembenahan transportasi umum masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), sehingga bukan hanya menjadi ranah Kementerian Perhubungan, melainkan kementerian terkait lainnya.

"Penyediaan transportasi umum ini menjadi inisiatif kepala daerah, jadi butuh tangan Kementerian Dalam Negeri juga. Kalau masuk PSN, semua kementerian terkait bisa dilibatkan, kata Djoko.

Kendati demikian, Djoko mengapresiasi pembangunan transportasi lainnya berupa Light Rail Transit (LRT) dan moda raya terpadu (MRT).

"Untuk pembangunan LRT, MRT ya itu bagus," pungkasnya.

Pembangunan infrastruktur MRT atau LRT diperkirakan juga akan dibahas dalam debat capres yang bakal berlangsung pada tanggal 17 Februari mendatang.

Dalam debat kedua kali ini, sejumlah tema yang akan dibahas adalah terkait dengan pangan, sumber daya alam, energi, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ini alasan Prabowo-Sandi tidak ingin mengambil gaji

Komentar