counter

Menkeu upayakan PPN avtur setara negara lain

Menkeu upayakan PPN avtur setara negara lain

Menteri Keuangan Sri Mulyani (ANTARA/Hanni Sofia)

Kalau penerapan PPN itu adalah sama, kita akan berlakukan sama. Jadi kita lihat supaya kita tidak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lainnya
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah bersedia mengkaji besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas avtur agar setara dengan negara-negara lain mengingat masalah tersebut dituding sebagai penyebab tingginya harga tiket pesawat.

"Kalau penerapan PPN itu adalah sama, kita akan berlakukan sama. Jadi kita lihat supaya kita tidak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lainnya," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan membandingkan PPN avtur di Indonesia dengan tarif di negara-negara lain. Tarif PPN ini sebelumnya dikeluhkan oleh dunia usaha karena diduga menjadi beban yang dikonversikan oleh maskapai penerbangan ke harga tiket pesawat.

"Kalau itu sifatnya adalah 'level of playing field', kita bersedia untuk membandingkan dengan negara lain, dengan Singapura, Malaysia," ujar dia.

Adapun, saat ini, PPN atas transaksi avtur untuk keperluan angkatan udara di Indonesia sebesar 10 persen. Tarif PPN tersebut sudah dibebankan sejak 2003. Sedangkan, tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (12/2) malam mengatakan monopoli dan tingginya harga avtur yang dijual oleh Pertamina  menyebabkan maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan harga tiketnya. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Jokowi menyatakan akan memanggil Direktur Utama PT. Pertamina Persero Nicke Widyawati pada hari ini untuk membahas persoalan tersebut. Jokowi mengaku baru mengetahui tarif pesawat domestik meningkat tinggi karena harga avtur yang mahal.

"Ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta dimonopoli oleh Pertamina," kata Jokowi dalam sambutan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Jokowi akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina. Pertama, meminta Pertamina menyesuaikan harga agar harga avtur domestik setara dengan harga internasional. Jika opsi pertama tidak bisa dilakukan, maka pilihan keduanya pemerintah akan mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur sehingga menyebabkan kompetisi harga.

Dengan opsi terakhir, Jokowi meyakini akan ada banyak perusahaan minyak tertarik dalam pendistribusian avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Di sisi lain, Jokowi pun yakin Pertamina mampu bersaing.

Baca juga: Dibalik mahalnya avtur untuk penerbangan

Pewarta:
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar