Asosiasi harapkan pemerintah bantu pengembangan fintech syariah

Asosiasi harapkan pemerintah bantu pengembangan fintech syariah

Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Yusuf Wijaya (kedua dari kiri) saat jumpa pers seminar nasional bertajuk "Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam" di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (13/2/2019). (ANTARA News/Citro Atmoko).

Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mengharapkan pemerintah dapat membantu pengembangan layanan teknologi finansial (fintech) di Indonesia dengan memberikan kemudahan kepada perusahaan rintisan (startup).

Ketua AFSI Ronald Yusuf Wijaya mengatakan, selain memiliki sistem tata kelola yang baik, perusahaan yang bergerak di bidang syariah termasuk fintech syariah, wajib diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

"Sebenarnya banyak sekali mereka yang ingin menjadi fintech syariah, tapi begitu mendengar ada DPS, mereka langsung terfikir biaya. Harusnya ini bisa difasilitasi pemerintah untuk mendorongnya," ujar Ronald di sela-sela seminar bertajuk "Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam" di Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjut Ronald, persyaratan modal minimum untuk mendirikan fintech syariah, juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, untuk menyelenggarakan bisnis pinjam meminjam (peer to peer lending), modal minimal Rp1 miliar pada saat pendaftaran. Namun pada saat mengajukan perizinan, jumlah modal tersebut harus naik mencapai Rp2,5 miliar.

"Fintech syariah banyak yang idenya bagus. Mereka daftar dulu baru cari pendanaan, karena 1 miliar banyak juga," kata Ronald.

Setelah terdaftar di OJK, perusahaan fintech syariah harus mengajukan label syariah ke Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Lalu DSN MUI akan memelajari alur bisnis perusahaan fiintech syariah tersebut, baru menunjuk DPS. Setelah semua syarat terpenuhi, DSN-MUI akan memberikan label syariah.

Saat ini, dari 99 fintech P2P Lending yang terdaftar dan berizin di OJK, baru tiga fintech syariah yang sudah terdaftar dan berizin antara laiin PT Dana Syariah Indonesia (Danasyariah), PT Ammana Fintek Syariah (Ammana), dan PT Danakoo Mitra Artha (Danakoo).

Ronald menambahkan, saat ini fintech syariah yang tergabung dalam AFSI sudah mencapai 55 perusahaan. Ia berharap akan semakin banyak bermunculan fintech syariah mengingat potensi berkembangnya masih sangat besar.

"Jumlah anggota kami ingin sebanyaknya, kalau bisa 100-150 idealnya, 55 pun kami masih kewalahan. Banyak potensi di daerah apakah fokus ke perkebunan pertanian, dan sebagainya," ujar Ronald.

Baca juga: OJK dorong "fintech" untuk UMKM dan keuangan syariah
Baca juga: Akademisi: bisnis fintech syariah makin berkembang

Pewarta: Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menangkal Fintech P2P Lending melalui jasa keuangan syariah

Komentar