ke depan, siapapun yang terpilih, bila kelembagaan pangan perikanan tidak dilakukan, maka akan kembali lagi ke masa-masa sebelumnyaJakarta (ANTARA News) - Kedua calon presiden mesti dapat memperkuat komitmen dalam memperkuat kelembagaan sektor kelautan dan perikanan, yang termasuk dalam debat capres tahap kedua 17 Februari mendatang, yang juga membahas mengenai bidang pangan.
"Efektivitas kelembagaan yang ada saat ini dalam membaca proses perikanan masih dipertanyakan," kata Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata dalam diskusi tentang sektor kelautan dan perikanan yang digelar di Jakarta, Rabu.
Menurut Marthin, kelembagaan seperti dalam bentuk BUMN seperti Perindo dan Perinus dinilai masih belum terasa efektif dan optimal terutama bagi nelayan skala kecil yang merupan 95 persen dari produksi perikanan nasional.
Di masa datang, masyarakat perikanan termasuk nelayan kecil mesti dapat lebihi lagi dilibatkan dalam proses produksi perikanan Nusantara.
"Ke depan, siapapun yang terpilih, bila kelembagaan pangan perikanan tidak dilakukan, maka akan kembali lagi ke masa-masa sebelumnya," katanya.
Selain itu, ujar dia, penting pula bagi seluruh capres untuk dapat memberikan komitmen terhadap jaminan harga pangan perikanan.
Sementara itu, Koordinator Institut Hijau Indonesia (IHI) Chalid Muhammad menyatakan, kelembagaan pangan perikanan yang penting di Tanah Air adalah Bulog atau lembaga yang semacamnya yang dapat menyerap tangkapan nelayan.
Sebelumnya, gagasan mengenai lembaga semacam Bulog yang khusus berfungsi untuk menyerap hasil sektor perikanan nasional sudah lama diwacanakan tetapi hingga kini belum diwujudkan oleh pihak terkait.
"Sudah sejak 2009 gagasan Bulog untuk sektor perikanan disampaikan, hanya saja komitmen tidak pernah serius," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim.
Menurut dia, lembaga semacam Bulog untuk sektor perikanan adalah gagasan yang sangat baik karena ke depannya bakal mendukung kemandirian usaha perikanan dan kesejahteraan pelakunya di Tanah Air.
Sebelumnya, sejumlah perwakilan nelayan seluruh Indonesia menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengenai beberapa kebijakan yang dinilai diperlukan untuk kesejahteraan nelayan, salah satunya keperluan adanya institusi penstabil harga komoditas ikan.
"Bila perlu diadakan semacam 'Bulog' di sektor nelayan," kata perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia Iim Rohimin dalam sambutannya saat acara silaturahim di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1).
Menurut Iim, lembaga semacam Bulog diperlukan untuk menstabilkan harga pada saat ikan melimpah. Selain itu Iim menyampaikan perizinan bagi nelayan untuk melaut juga perlu diperbaiki.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
