Langkah-langkah dan upaya mitigasi menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat di lokasi rawan tanah longsorPurwokerto (ANTARA News) - Akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman, Indra Permanajati mengatakan upaya pengurangan risiko bencana atau mitigasi bencana tanah longsor memerlukan peran semua pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
"Langkah-langkah dan upaya mitigasi menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat di lokasi rawan tanah longsor," kata Indra Permanajati yang merupakan Dosen Mitigasi Bencana Geologi, Jurusan Teknik Geologi Unsoed, di Purwokerto, Jumat.
Dia menjelaskan, mitigasi adalah usaha untuk meminimalkan dampak resiko terjadinya bencana dengan cara mitigasi struktural dan nonstruktural.
"Mitigasi struktural adalah mitigasi dengan menggunakan bahan bangunan dan tanaman seperti dinding penahan longsor, membuat talud, bronjong, dan saluran-saluran air," katanya.
Mitigasi struktural, tambah dia, juga dapat dilakukan dengan menggunakan sistem tanaman seperti menanam tanaman penahan longsor seperti rumput vetiver, pohon bambu untuk daerah bawah bukit, dan tanaman konservasi yang mempunyai perakaran kuat dan batang pohon yang tidak terlalu besar.
"Kemudian mitigasi nonstruktural dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi longsor, baik itu memahami longsor hingga melakukan langkah aktif untuk mencegah longsor," katanya. Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, tambah dia, adalah memahami pengertian tentang longsor, bagaimana mekanisme terjadinya longsor, dan langkah apa yang bisa dilakukan dalam menangani longsor.
"Dengan mengacu pada konsep-konsep tersebut, pemerintah bisa melakukan tindakan yang sporadis dalam penanganan longsor yaitu melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi terhadap daerah-daerah yang rawan longsor secara bersama," katanya.
Selain itu, tambah dia, pemerintah juga bisa melakukan tindakan penertiban terhadap pembangunan perumahan atau pemukiman pada lokasi yang rawan longsor.
"Selanjutnya untuk daerah yang sudah terlanjur dibangun di wilayah rawan longsor, untuk segera dilengkapi dengan bangunan penahan lereng. Untuk pemukiman yang masuk jalur merah misalkan di jalur-jalur banjir bandang, pemerintah harus tegas mengimbau masyarakat untuk segera melakukan relokasi ke tempat yang lebih aman," katanya.
Dia mengatakan, waktu kejadian bencana tanah longsor sangat sulit untuk diprediksi.
"Sehingga masyarakat hanya bisa melakukan upaya-upaya mengurangi risiko atau mitigasi bencana ," katanya.
Baca juga: BMKG tekankan pentingnya pembangunan berwawasan kebencanaan
Baca juga: Tingkat kesadaran bencana Indonesia masih di bawah Jepang
Pewarta: Wuryanti Puspitasari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
