Jakarta (ANTARA News) - Perkumpulan alumni lulusan universitas di Jerman, Forum Maritim Indonesia-Jerman (IGMF), menyoroti pengelolaan sumber daya laut yang dinilai masih belum terkoordinasi dengan baik sehingga dibutuhkan sistem informasi manajemen perekonomian maritim nasional yang terpadu.

"Upaya pengendalian dan pengelolaan sumber daya kelautan selama ini cenderung dilakukan sektoral dan eksklusif," kata Ketua IGMF Iwan Satriawan Sukardi dalam diskusi di Jakarta, Jumat.

Menurut Iwan Satriawan, koordinasi serta sinkronisasi sejumlah kebijakan kerap tidak terkomunikasikan dengan baik antar instansi sehingga perlu adanya konsepsi pengendalian dan pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan secara terpadu.

Ia mengingatkan bahwa potensi ekonomi maritim yang ada di Indonesia diperkirakan dapat mencapai hingga sekitar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. "Ini harus dikelola dengan sepenuh hati," paparnya.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, diperkirakan sekitar 16 persen berasal dari akuakultur atau perikanan budidaya, 16 persen dari pertambangan, 15 persen dari industri jasa maritim, dan 15 persen dari sumber daya nonkonvensional.

"Baru sekitar 10 persen dari potensi (1,3 triliun dolar/tahun) itu yang tereksplor," ucapnya.

Iwan berpendapat bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara poros maritim dunia karena letaknya yang strategis.

Untuk itu, ujar dia, diperlukan adanya sistem informasi pengendalian dan pengelolaan ekonomi maritim Indonesia yang berbasis data secara terpadu yang merangkum beragam aspek.

Selain itu, ia juga menginginkan adanya digitalisasi "road map" (peta jalan) terkait proses pencapaian poros maritim dunia. Serta, lanjutnya, penting juga digiatkannya penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan SDM kemaritiman.

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019