counter

Debat Capres

Pertaruhan keberpihakan terhadap energi baru terbarukan di debat capres kedua

Pertaruhan keberpihakan terhadap energi baru terbarukan di debat capres kedua

Pekerja menginspeksi tiang kincir pembangkit listrik tenaga hybrid (PLTH) surya dan angin di Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (14/12). PLTH surya dan angin tersebut diharapkan menjadi salah satu Energi Baru dan Terbarukan (EBT) berbasis kekuatan angin dan sinar matahari serta mempromosikan model pengembangan pembangunan berkelanjutan berbasis energi ramah lingkungan. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Isu tentang pengembangan EBT krusial karena volume cadangan minyak bumi di Indonesia telah menipis
Yogyakarta, (ANTARA News) - Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) selayaknya menjadi topik spesial yang perlu ditonjolkan dalam debat dua calon presiden (capres) 2019 Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada putaran kedua.

Tak sekadar berdebat, kedua capres juga diharapkan mampu mengartikulasikan keberpihakannya terhadap pengembang EBT melalui program atau skema kebijakan yang konkret dan meyakinkan untuk masa pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radi memandang isu tentang pengembangan EBT krusial karena volume cadangan minyak bumi di Indonesia telah menipis, sementara konsumsi terhadap komoditas itu terus meningkat. Pendek kata, mereka perlu meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia tidak lagi kaya minyak bumi.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut cadangan minyak dalam negeri hanya tersisa hingga 2030 dengan asumsi produksi 800.000 barel per hari tanpa adanya temuan cadangan baru.

Dengan demikian, hal mendasar yang sebaiknya dilakukan kedua capres adalah mengubah paradigma dalam pemanfaatan energi yakni dari energi fosil (minyak bumi dan batu bara) ke energi alternatif mengingat sumber EBT di Indonesia masih melimpah ruah, mulai dari tenaga angin, tenaga matahari, hingga panas bumi.

Capres pertama yang kebetulan merupakan petahana, menurut Fahmi, memiliki keuntungan tersendiri karena telah memasukkan pengembangan EBT dalam program kerjanya melalui visi "energi berkeadilan" yang mematok target 23 persen bauran EBT hingga 2025.

Meski demikian, mantan anggota tim Antimafia Migas ini berpendapat bahwa capres kedua juga memiliki porsi yang tidak kalah besar untuk menunjukkan keberpihakannya terhadap EBT. Capres nomor 02, misalnya dapat menawarkan terobosan agar mampu mengakselerasi pencapaian target bauran energi tersebut.

Persoalan pengembangan EBT tidak berhenti pada persoalan eksplorasi saja. Lebih dari itu, masih ada kendala yang perlu dituntaskan dalam pengembangan EBT yakni mahalnya harga keekonomian EBT yang masih di atas harga energi yang bersumber dari fosil. Akibatnya, tidak banyak investor yang bersedia melirik sektor itu untuk didanai.

Menurut dia, masih diperlukan dukungan kuat dari pemerintah untuk menyiapkan insentif fiskal terhadap pengembangan EBT mulai penghapusan pajak penjualan, serta penghapusan pajak impor peralatan.

Fahmi berharap kedua capres mampu mengeluarkan wacana dan argumentasi yang padat soal pengembangan EBT. Adu argumen tidak sekadar lontaran-lontaran kalimat yang parsial dan tidak spesifik.



EBT ramah lingkungan

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY, Halik Sandera menilai urgensi pengembangan EBT tidak sekadar berkaitan dengan terbatasnya cadangan minyak bumi nasional melainkan juga berkaitan dengan kerusakan lingkungan sebagai imbas ketergantungan terhadap energi fosil termasuk batu bara.

Di sektor hulu, lubang-lubang bekas tambang batu bara seperti yang ada di Kalimantan tidak sedikit memakan korban jiwa. Penampungan batu bara maupun cerobong asap dari pembangkit listrik tenaga uap (batu bara) berdasarkan penelitian memiliki dampak buruk terhdap kesehatan masyarakat sekaligus merusak sektor pertanian hingga radius 5 kilometer.

Meski sumber energi terbarukan di Indonesia melimpah ruah, Halik Sandera menilai bahwa pengembangannya tetap perlu dipilah dengan mengutamakan EBT yang bersih yang sesuai dengan prinsip keadilan bagi lingkungan dan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Halik, geothermal atau panas bumi merupakan EBT yang masuk katogeri tidak bersih dan tidak ramah lingkungan.

Dampak terhadap lingkungan telah dicontohkan dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) di kawasan hutang lindung, lereng Gunung Selmet di Purwokerto yang telah menjadi pemicu terjadinya banjir bandang akibat meluasnya bukaan lahan.

Menurut dia, PLTB di lereng Gunung Selamet juga telah menduduki kawasan tangkapan air yang dibutuhkan masyarakat di bawahnya untuk keperluan cadangan air sehari-hari.

Selain itu, Halik juga berharap dalam debat kedua capres tidak melontarkan wacana mengenai pengembangan nuklir yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya itu telah jelas dicontohkan melalui peristiwa bencana radiasi di Chernobyl dan Fukushima.

Apalagi, menurut dia, keamanan pembangunan reaktor di Indonesia masih berisiko mengingat masih banyaknya kasus korupsi dalam proyek-proyek pembangunan di sejumlah tempat.



Program konkret

Juru Bicara komunitas muda Jaringan Muda Produktif Indonesia (JMPI) Subkhi Ridho mengemukakan bahwa debat capres putaran kedua akan dijadikan rujukan bagi kalangan generasi muda untuk menilai seberapa tangkas kedua capres mampu mengelola sumber daya EBT yang begitu melimpah untuk kesejahteraan rakyat.

Generasi muda milenial, menurut dia, pada umumnya banyak yang telah memiliki wawasan mengenai potensi EBT di Indonesia. Mereka juga mengerti urgensi pemanfaatan EBT sebagai sumber energi yang mampu meningkatkan perluasan aliran listrik di wilayah-wilayah terluas di Indonesia.

Menurut Subkhi, para calon pemilih pemula dan pemilih muda akan sama-sama menyaksikan berapa besar porsi perhatian kedua capres untuk menjadikan isu pengembangan EBT sebagai prioritas dalam kabinetnya kelak.

Pengamat politik dan Pemerintahan UGM Mada Sukmajati berharap kedua capres tidak sekadar beradu argumen dan melontarkan retorika wacana mengenai isu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang akan menjadi topik perdebatan.

Mada berharap kedua capres mampu mengartikulasikan gagasannya ke dalam program kerja atau rencana implementasi pada pemerintahan lima tahun ke depan. Program yang disampaikan juga harus dijelaskan secara gamblang dengan didukung data yang padat.

Selain itu, kata Mada, keduanya juga perlu sekaligus menetapkan target capaian pada tahun pertama pemerintahan, tahun kedua, dan seterusnya dalam rangka membuktikan visi dan misi yang diusung.

Kedua capres harus menyadari bahwa yang menjadi target untuk diyakinkan bukanlah pendukung tradisional yang telah jelas akan mendukung mereka, melainkan para calon pemilih yang masih ragu atau belum memiliki keputusan yang jelas dan kuat untuk menetapkan pilihannya.

Baca juga: Capres diminta prioritaskan pemanfaatan energi terbarukan

Baca juga: Penggunaan bahan bakar fosil masih dominan ketimbang pengembangan EBT

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tekan nilai impor LPG, DPR dorong RUU EBT

Komentar