Pak Jokowi enggan menyebutkan atau menyalahkan pemerintah sebelumnya soal FS, Pak Jokowi tinggal memutuskan pembangunan yang sudah dirintis sejak zaman Pak SBYJakarta (ANTARA News) - Pengamat Transportasi Institut Studi Transportasi (Intrans) Darmaningtyas menilai Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo enggan menyebutkan bahwa pihaknya melanjutkan studi kelaikan (feasibility study) LRT Palembang dan Bandara Kertajati, majalengka, Jawa Barat yang sudah dibuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Debat Capres putaran kedua.
"Pak Jokowi enggan menyebutkan atau menyalahkan pemerintah sebelumnya soal FS, Pak Jokowi tinggal memutuskan pembangunan yang sudah dirintis sejak zaman Pak SBY," kata Darmaningtyas kepada Antara di Jakarta, Minggu.
Darmaningtyas menjelaskan terkait adanya penilaian Calon Presiden nomor urut 02 terkait pembangunan infrastruktur yang tidak efisien, bahwa hal tersebut membutuhkan waktu.
Dia mencontohkan moda kereta rel listrik (KRL) pada 2013 hanya mengangkut sebanyak 450.000 penumpang per hari, dan setelah ada pembenahan melonjak drastis seperti saat ini pada 2019 mencapai 1,2 juta sehari.
"Artinya sampai 2013 cenderung stagnan, perkembangan enggak begitu tinggi sampai seperti LRT Palembang memang butuh waktu untuk sosialisasi," katanya.
Selain itu, menurut dia, pemerintah daerah juga perlu bertanggung jawab terkait pembangunan infrastruktur transportasi, terutama untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dan menyediakan angkutan pengumpan.
Calon Presiden 02 Prabowo Subianto menilai pembangunan infrastruktur tidak efisien yang berujung tidak digunakan oleh rakyat, seperti LRT dan Bandara Kertajati.
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menilai membangun infrastruktur trasnportasi bukan hanya membangun fisik, melainkan membangun budaya.
Baca juga: Jokowi: pembangunan infrastruktur telah direncanakan sejak lama
Baca juga: Prabowo: Pembangunan Infrastruktur Jokowi kurang efisien
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
