Dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta, Rabu dinihari, keputusan itu diambil dalam rapat komite eksekutif PSSI yang dipimpin oleh Ketua Umum PSSI Joko Driyono di Kantor PSSI, Jakarta, Selasa (19/2) malam.
Ada dua agenda dalam KLB yaitu pertama, membentuk perangkat komite pemilihan (KP) dan komite banding pemilihan (KBP). Kedua, menetapkan tanggal kongres pemilihan kepengurusan baru.
"PSSI akan mengutus perwakilan ke Kantor FIFA di Zurich, Swiss, untuk berkoordinasi dengan FIFA dan mendapatkan arahan serta rekomendasi yang tepat," tutur Joko Driyono.
Joko sendiri baru menjabat ketua umum PSSI sejak Minggu, 20 Januari 2019, setelah Edy Rahmayadi mengundurkan diri dalam kongres tahunan PSSI.
Dalam prosesnya, Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka pengrusakan barang bukti oleh Polri, Jumat (15/2). Barang bukti tersebut dianggap perlu oleh Satgas Antimafia Bola Polri untuk menyelidiki kasus pengaturan skor.
Baca juga: Plt Ketum PSSI diperiksa terkait perusakan barang bukti
Terkait KLB, berdasarkan pasal 30 Statuta PSSI, komite eksekutif PSSI memang memiliki hak untuk meminta digelarnya KLB setiap saat tanpa perlu persetujuan pemilik suara atau voters.
Dalam KLB yang diinisiasi oleh exco ini, seluruh agenda kongres akan disusun oleh komite eksekutif.
Sebelumnya, wacana tentang perlunya KLB atas inisiatif komite eksekutif salah satunya datang dari Manajer Madura United Haruna Soemitro.
"KLB sebaiknya jangan atas prakarsa voters atau para klub karena tahun ini tahun politik. Kalau begitu sepak bola sebagai pemersatu bangsa dapat kembali tercabik-cabik karena urusan KLB," ujar Haruna, Senin (18/2).
Baca juga: Joko Driyono diduga berperan penting dalam skandal pengaturan skor sepakbola
Baca juga: Polri: Joko Driyono tidak ditahan kewenangan penyidik
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2019
