Kegiatan yang mengundang sekitar 3.000 peserta dari seluruh Indonesia itu dibuka Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Dalam arahannya Mendagri mengharapkan kepada para sekretaris daerah provinsi, kabupten/kota menjadi lokomotif dalam implemantasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah," kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ino S Rawita, dalam siaran persnya, Kamis.
Komitmen tinggi para Sekda, kata Ino, akan menjadi agregasi bagi terwujudnya birokrasi pemerintah daerah yang berkelas dunia pada tahun 2025.
Selain para Sekda, kata dia, kegiatan tersebut juga dihadiri para inspektorat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, kepala biro organisasi se-Indonesia dan sekretaris dewan kabupaten/kota se-Indonesia.
Ino mengatakan sejumlah persoalan yang dibahas dalam rakor tersebut di antaranya strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemda periode kedua untuk mencapai target RPJMN Tahun 2015-2019.
Kemudian evalusi reformasi birokrasi nasional, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan inovasi pelayanan publik sesuai target RPJMN 2015-2019.
"Selanjutnya terkait penerapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dalam era revolusi insdutri 4.0 dan mekanisme sanksi administrasi bagi kepala daerah yang melakukan penonaktifan terhadap jabatan pimpinan tinggi.
Pewarta: Mulyana
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
