Indonesia-Prancis perkuat kerja sama pengembangan perkotaan berkelanjutan

Indonesia-Prancis perkuat kerja sama pengembangan perkotaan berkelanjutan

Kementerian PUPR dan Perancis Pererat Kerjasama Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan. (Dokumentasi Kementerian PUPR)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memperat kerja sama dengan pemerintah Prancis dalam hal pengembangan perkotaan berkelanjutan.
   
Rilis Kementerian PUPR yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan, kerja sama tersebut saat ini berawal dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Industri, Digitalisasi, dan Inovasi Perancis Cristhophe Sirugue menandatangani perjanjian kerja sama di Bidang Pembangunan Kota Berkelanjutan, pada 29 Maret 2017.
   
Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan Indonesia France-Joint Working Group Meeting (IF-JWGM) on Sustainable Development I di Jakarta pada Oktober 2017. 
   
Dalam rangka evaluasi pelaksanaan hasil dari IF-JWGM I dan menyusun pembaharuan rencana aksi tahun 2019-2020, diselenggarakan IF-JWGM II di Perancis pada 20 Februari 2019. 
   
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti dan Director for European and International Affairs, Ministry for the Ecological and Solidary Transition, Virginie Dumoulin. 
   
"JWGM II ini membahas progres dari masing-masing Working Group termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan di lapangan," ujar Anita Firmanti.
   
Ia menyatakan, dengan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur, tentunya kerja sama itu harus diarahkan untuk menunjang tugas-tugas Kementerian PUPR. 
   
Dalam WG-1 membahas mengenai perencanaan perkotaan diantaranya rencana kerja sama dalam perencanaan dua kawasan yakni Borobudur di Yogyakarta dan Kawasan Ekonomi Khusus Mamminasata (Makasar, Maros, Sangguminasa, dan Takalar) di Sulawesi Selatan.   
   
Sementara dalam bahasan WG-2 mengenai permukiman perkotaan, kedua delegasi membahas penataan kawasan kumuh perkotaan melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang akan dikembangkan Eco District di Indonesia. Kesepakatan yang dicapai adalah segera dilakukan Feasibility Study (FS) untuk pengembangan Eco District di Semarang, Wonosobo, dan Yogyakarta. 
   
Sedangkan WG 3 yang membahas masalah Sumber Daya Manusia (SDM) fokus pada kerja sama pengembangan kompetensi SDM Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah melalui pelatihan jangka pendek dalam bidang perencanaan perkotaan dan teknik sipil dengan lembaga pendidikan tinggi di Perancis. 
   
Selain itu juga dijajaki kerja sama melalui Politeknik PU yang didirikan oleh Kementerian PUPR di Semarang, Jawa Tengah dan akan mulai beroperasi tahun 2019 ini. 
   
"Dengan pembangunan infrastruktur yang masif tentunya diperlukan SDM baik pada jenjang ahli maupun terampil untuk menjaga agar kualitas infrastruktur yang telah dibangun tetap terjaga sesuai umur rencana," ucapnya.

Baca juga: Indonesia-Prancis kerjasama di bidang pendidikan tinggi dan riset
Baca juga: Yogyakarta yakin bisa capai target nol kawasan kumuh tahun ini
Baca juga: Kawasan kumuh Kota Mataram dibenahi dengan program "KotaKu"

 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hingga 2021 Kemen PUPR akan bangun 11 kawasan perbatasan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar