"Perencanaannya saatbini masih parsial dan belum terintegrasi. Oleh sebab itu rencana induk harus mencerminkan pengembangan pulau kecil dan terluar yang berbasis dari bawah dan sesuai dengan kebutuhan," kata dia dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan pemerintah juga membutuhkan keterlibatan sektor swasta dan para pengusaha dalam upaya mempercepat pengembangan wilayah-wilayah terluar.
Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Aisyah Gamawati mengatakan bahwa daerah terdepan, terkecil dan terluar (3T) menjadi perhatian utama pemerintah.
"Bukan hanya melalui pendekataan keamanan namun juga perlu memperhatikan pendekatan kesejahteraan, di mana daerah 3T sebagai beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan negara lain," katanya.
Ia menjelaskan bahwa tahun ini unit kerjanya akan mengembangkan sarana dan prasarana desa wisata di delapan kabupaten serta memberikan empat unit kapal, kapal penumpang maupun kapal barang, ke daerah yang masuk dalam kategori 3T.
Selain itu, menurut dia, pemerintah juga membangun sarana air bersih untuk masyarakat di pulau kecil dan terluar, serta mendukung upaya pengembangan produk rumput laut, gula kelapa serta garam di daerah-daerah tersebut.
"Potensi Indonesia sangat besar, apalagi daerah-daerah ini menyimpan potensi kekayaan pariwisata yang sangat menarik, oleh karenanya sejak 2015 lalu pengembangan desa wisata sudah kita lakukan dengan menggandeng Kementerian Pariwisata," ia menambahkan.
Baca juga:
Pemerintah lanjutkan program pengembangan daerah perbatasan
Rp14,31 triliun dana desa disalurkan ke daerah terluar-terdepan
Kementerian PUPR fokus selesaikan pembangunan jalan pulau terluar
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
