"Banyak pihak yang menyimpulkan Timnas U-22 mampu meraih gelar juara ketika PSSI tanpa ketua umum dan sedang dalam penindakan kasus pengaturan skor. Padahal, pembentukan Timnas U-22 merupakan bagian dari proses pembinaan jangka panjang," kata Eko ketika dihubungi Antara di Jakarta, Kamis malam.
Eko berharap PSSI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda utama penetapan ketua umum sebagai pengganti Edy Rahmayadi yang telah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI pada 20 Januari.
"Djoko Driyono itu merupakan pelaksan tugas Ketua Umum dengan kewajiban utama menggelar kongres luar biasa. Jadi, penyelenggaraan KLB PSSI bukan karena Djoko menjadi tersangka kasus pengaturan skor. Saat ini, sosok ketua umum sangat dibutuhkan," ujarnya.
Ketua Umum PSSI, lanjut Eko, semestinya bukan dari tokoh politik atau figur yang terafiliasi dengan politik dan kekuasaan sehingga dapat bekerja maksimal dan fokus pada bidang sepak bola.
"Pemerintah juga tidak semestinya campur tangan dalam bursa calon ketua umum PSSI. Biarkan komunitas sepak bola yang mengusulkan calon-calon yang sesuai untuk memimpin organisasi sepak bola," katanya yang menyebut ranah pemerintah dalam menangani hukum pidana pengaturan skor sudah layak.
Eko menambahkan komunitas-komunitas sepak bola Indonesia, termasuk para suporter, harus saling mendorong untuk mencari sosok-sosok baru yang layak untuk memipin organisasi sepak bola tertinggi Tanah Air itu.
"Kita seakan masuk euforia karena Timnas U-22 telah meraih gelar juara. Padahal, sepak bola bukan hanya Timnas U-22, dan pembinaan saja. Masih ada aspek lain yang ditangani seperti penyelenggaraan kompetisi, pelatihan wasit dan pelatih, serta kerjasama-kerjasama dengan lembaga di dalam negeri dan luar negeri," katanya.
Baca juga: Kemenpora inginkan ketua baru PSSI tidak "nyambi"
Baca juga: Kemenangan Timnas U-22 momentum bangkitkan sepak bola nasional
Pewarta: Imam Santoso
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2019
