Jambi dan Kaltim dapat program "bio karbon fund" dari Bank Dunia

Jambi dan Kaltim dapat program "bio karbon fund" dari Bank Dunia

Foto udara kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam di Berbak, Tanjungjabung Timur, Jambi, Rabu (6/2/2019). (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Jambi (ANTARA) - Provinsi Jambi bersama Kalimantan Timur menjadi provinsi di dunia yang mendapat program Bio Carbon Fund  yakni salah satu program dari Bank Dunia untuk menurunkan emisi  sebesar dua persen dengan pelestarian hutan.

"Provinsi Jambi merupakan salah satu dari lima provinsi di seluruh dunia untuk kegiatan  Bio Carbon Fund," kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bestari saat pertemuan dengan Bank Dunia mendampingi Gubernur Jambi di Kantor Gubernur Jambi, Jumat.

Untuk Indonesia dua provinsi yang mendapat program tersebut yakni Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi. Keduanya selain mewakili Indonesia dalam program tersebut, juga mewakili Asia.

"Negara yang masuk di proyek ini selain Indonesia adalah Kolombia dan Ethiopia. Kegiatan ini tindak lanjut dari komitmen Presiden Jokowi yang menandatangani Paris COP dan negara kita berkomitmen menurunkan emisi gas sebesar dua persen," kata Bestari.

Program tersebut dianggarkan sebesar sekitar 100 miliar Dolar AS sampai dengan tahun 2030.

Bestari mengatakan setelah Jambi bisa berhasil menata kawasan hutan dan berhasil memberdayakan menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar hutan untuk tidak melakukan perambahan, barulah ada hitung-hitungannya.

"Berapa karbon, berapa oksigen yang dihasilkan dari hutan kita, itu ada hitungannya dan nanti kita dapat kompensasi dari situ," kata Bestari.

Bestari juga mengatakan, tahapannya pada 2019 adalah kelembagaan dan persiapan, setelah itu lanjut ke pelaksanaan hingga tahun 2030 dan baru bisa Jambi dapat `benefit`.

"Pengeloaannya melalui Bappeda, program ini sejalan dengan program pak gubernur. Jadi apa yang tidak bisa didanai APBD dan APBN, maka dana ini yang kita pakai, misalnya tahun ini kita sudah menganggarkan pemberdayaan masyarakat di beberapa kabupaten namun yang tidak bisa ter-cover didanai dengan program ini," katanya menjelaskan.

"Mereka pihak Bank Dunia ini sudah mulai menggali apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, seperti kopi akan dibantu peralatan-peralatan dan pendampingan sehingga masyarakat tidak lagi masuk lebih jauh ke dalam kawasan hutan," kata Bestari.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Emma Rahmawati mengatakan program Bio Carbon Fund  Initiative Sustainable Forest Landscape di Jambi harus memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan agar masyarakat mau melestarikan hutan.

Senior Environment Specialist World Bank Task Tem Leader, Dinesh Ariyal juga berharap adanya tim teknis yang kuat dalam implementasi program dan untuk itu segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik sebelum program dilaksanakan.

Sementara itu, Gubernur Jambi Fachrori Umar berharap agar kerja sama dengan Bank Dunia cepat terwujud. Dirirnya mengapresiasi kedatangan pihak Bank Dunia dan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Provinsi Jambi dengan agenda untuk menjaga kelestarian hutan supaya bisa menghasilkan udara bersih.

"Terimakasih atas perhatian Bank Dunia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terhadap Provinsi Jambi. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik dan supaya program yang dirancang harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," kata Fachrori.

Gubernur menambahkan, salah satu kekhasan dalam hutan Jambi yakni adanya Suku Anak Dalam (SAD) dan keberadaannya juga harus diperhatikan.


Baca juga: Indonesia punya potensi kuasai pasar karbon
Baca juga: Pemerintah masukkan pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2020-2024

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KLHK gandeng Bank Dunia rehabilitasi mangrove

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar