"Saat ini kita fokus menyusun program pembangunan dalam menjawab persoalan dasar dan kerja lebih keras lagi supaya Kabupaten Bengkayang bisa keluar dari status Kabupaten tertinggal," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Selasa.
Kabupaten Bengkayang termasuk dalam 122 Kabupaten dengan status tertinggal di Indonesia dan termasuk 8 kabupaten tertinggal di Provinsi Kalbar . Berdasarkan target RPJMN 2015-2019, Kabupaten Bengkayang merupakan target prioritas pertama oleh pemerintah pusat untuk keluar dari status tertinggal.
Persoalan lainnya yang harus dijawab kata Gidot yakni rendahnya kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi. Terkait dengan isu ini, indikator yang digunakan ialah melihat hasil penilaian yang diperoleh oleh Pemda pada beberapa kriteria. Salah satunya penilaian atas laporan pertanggungjawaban keuangan yang hingga saat ini masih berstatus Wajar Dengan Pengecualian (WDP) .
"Tidak hanya status WDP, tapi juga dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintahan Kabupaten Bengkayang masih pada predikat CC. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah, jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Artinya pelaksanaan kegiatan hanya berorientasi pada output, belum pada outcome atau manfaat yang diperoleh," papar dia.
Untuk penilaian LPPD tahun 2017 , Kabupaten Bengkayang berada pada peringkat ke 13 dari 14 kabupaten kota di Kalbar.
"Hal ini menggambarkan masih rendahnya capaian atas target dan indikator kerjanya telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh setiap urusan Pemda," kata dia.
Terakhir kata Gidot, hasil evaluasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman untuk Pemkab Bengkayang tahun 2018 masih mendapat nilai merah (kurang baik). Kembali, dengan persoalan yang ada Gidot meminta agar dalam penyusunan program kerja dan kegiatan setiap OPD harus memiliki target, yang bisa menjawab berbagai isu utama.
"Setiap kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja harus dipertimbangkan dengan baik, dan selektif oleh OPD. termasuk pada usulan oleh desa yang dibahas dalam forum perangkat daerah ini," pintanya.
***3***
Pewarta: Dedi
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
