H-3 bulan sebelum petani panen atau pabrik gula giling itu sudah harus ditetapkanJakarta, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) membahas kelangsungan usaha industri gula dan pertanian tebu agar ke depan petani bisa untung.
"Kami membahas langkah ke depan bagaimana petani bisa untung, tapi konsumen juga tersenyum," kata Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman ditemui usai mendampingi Presiden menerima pengurus APTRI di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Pengurus APTRI menemui Presiden Jokowi dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina APTRI Arum Sabil, Plt Ketua DPP APTRI Sunardi Edy Sukamto, dan Sekjen APTRI Anwar Asmali.
Menurut Amran, pemerintah membentuk tim independen untuk menentukan Harga Patokan Gula Petani. Dia menambahkan tim independen akan diisi oleh akademisi, pakar pertanian, hingga peneliti.
Sementara itu, Arum Sabil menjelaskan industri gula berbasis tebu dari rakyat saat ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. "Pertanian tebu hampir tidak memiliki nilai ekonomi karena rata-rata harga gula petani kadang-kadang hampir menyentuh di bawah biaya produksi, bahkan sudah di bawah biaya produksi," katanya.
Ia telah menyampaikan usulan kepada Presiden agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan pembelian gula petani.
"H-3 bulan sebelum petani panen atau pabrik gula giling itu sudah harus ditetapkan, karena kami butuh kepastian dan perencanaan," ujar Arum.
Menurut dia, Presiden menyanggupi pada Maret 2019 akan mengumumkan kebijakan tersebut berdasarkan hasil temuan dari tim independen.
Selain jaminan harga pokok pembelian, Arum juga meminta pemerintah memberi jaminan kepastian pembelian gula dari petani dengan mengatur kebijakan impor gula secara ketat.
Baca juga: DPR dorong revitalisasi pabrik gula untuk kurangi impor
Baca juga: Tarif impor gula rafinasi turun, pasca-penandatangan Indonesia-Australia CEPA
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
