Bahkan ada cerita yang akrab di telinga yang kerap dikisahkan kalangan pendatang dari provinsi tetangga. “Mudah saja untuk mengetahui sudah masuk Sumatera Selatan atau belum, jika sedang enak-enak tidur di bus, kemudian terbangun, nah itu pasti sudah masuk Sumsel,”.
Cerita ini untuk menggambarkan adanya kesenjangan kualitas jalan antara Provinsi Sumsel dengan provinsi tetangga, yakni Jambi dan Lampung.
Ternyata, cerita yang dikisahkan itu masih berlaku hingga kini. Seolah-olah tak ada solusi, semua pihak selalu memiliki alasan untuk berdalih dibalik adanya aturan pengelompokan jalan yakni jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional.
Wajar saja, jika akhirnya muncul aksi protes dari warga Batumarta, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Uniknya, protes kali ini dilakukan dengan cara tak biasa. Beberapa model rela berkubang di dalam lumpur jalan rusak, tempatnya di jalan penghubung Batumarta-Baturaja Blok E unit 2.
Aksi para model cantik ini kemudian diabadikan oleh fotografer setempat Robby Ary Sanjaya yang kemudian diposting di media sosialnya pada 27 Februari 2019.
Tak ayal, foto-foto ini kemudian viral sehingga menarik perhatian pejabat pemerintah, mulai dari bupati, gubernur hingga Presiden Joko Widodo.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan dirinya sangat memahami mengapa warga melakukan protes seperti itu. Namun, ia mengharapkan masyarakat dapat mengerti karena persoalan perbaikan jalan ini tidak bisa dilakukan secara instan seperti halnya kejadian oleh bencana alam.
Herman Deru mengungkapkan, Pemrov Sumsel telah menganggarkan dana perbaikan jalan sebesar Rp3,3 triliun pada 2019, dengan rincian Rp1,3 triliun dari APBD Provinsi Sumsel, kemudian Rp1,5 triliun dari APBN melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), dan Rp500 miliar bantuan dari pemerintah pusat untuk seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumsel.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Sumsel, Budi Darma menambahkan, khusus jalan Kecamatan Batumarta itu akan menggunakan dana bantuan Gubernur Sumsel karena merupakan jalan kabupaten.
"Bupati setempat bisa mengajukan usulan permohonan bantuan kepada Pemerintah Sumsel untuk perbaikan jalan," ujar dia.
Jika Pemprov meminta warga untuk bersabar karena ada proses pengajuan dana, lain pula yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Jalan rusak di Batumarta itu mulai diperbaiki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin (4/3).
Direktur Preservasi Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU/PR Atianto Busono di Batumarta, OKU, mengatakan, Kementerian PU/PR diminta Presiden Joko Widodo untuk mengatasi permasalah tersebut karena telah viral di media sosial. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan karena Kementerian sejatinya memiliki paket pekerjaan untuk perbaikan jalan dengan kasus seperti di Batumarta.
"Kami ke sini untuk membantu, bagaimana caranya jalan ini bisa fungsional," kata Atianto yang didampingi Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Kgs Syaiful Anwar.
Sembari menunggu pemenang lelang, Kementerian PU/PR melakukan penambalan lubang dan menutup kubangan air dengan agregat (batu dan pasir) dan aspal. Jalan yang diperbaiki ini diharapkan tidak mudah rusak agar bisa dilanjutkan pemeliharaannya oleh Pemkab.
Pekerjaan ini diperkirakan selesai dalam satu bulan untuk kemudian dituntaskan Pemerintah Kabupaten setempat.
Terkait penyebab kerusakan jalan di Sumsel, menurutnya banyak hal. Salah satunya, adanya genangan air di jalan yang sudah diaspal. Genangan terjadi karena tidak adanya drainase dan tingginya debit curah hujan.
Selain itu, kontur tanah di Sumsel juga sebagian besar berawa membuat daya tahan aspal juga tidak seperti jalan-jalan di lahan mineral. Kemudian, adanya kendaraan yang melintas di luar batas tonase juga membuat jalan menjadi cepat rusak. "Sebenarnya aturan sudah ada, tinggal penegakan aturan saja," kata dia.
Bukan hanya jalan di Baturaja, Jalan Lintas Timur ruas Palembang-Jambi juga mengalami kerusakan parah sejak dua bulan terakhir bahkan jika terjadi kecelakaan berupa truk yang terguling membuat kemacetan bisa mencapai 5-7 jam.
Menariknya, ini juga sudah menjadi pemadangan biasa di kawasan Sungai Lilin hingga Banyung Lincir, Musi Banyuasin.
Kepala Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional wilayah V Kiagus Syaiful Anwar di Palembang, Senin, mengatakan, timnya mendata sekitar 95 lubang akan ditambal dalam proses perbaikan yang diperkirakan memakan waktu dua pekan ini. Pekerjaan telah dimulai Minggu (24/2) malam.
Pengerjaan ini tidak mudah karena jalur Palembang-Jambi ini tergolong padat karena menjadi satu-satunya jalur logistik truk pengangkut sembako dan berbagai kebutuhan antarprovinsi.
Oleh karena itu, pekerjaan perbaikan jalan ini terpaksa dilakukan pada malam hari yakni sekitar pukul 22.00 WIB hingga 04.00 WIB. “Saat jalur kembali macet, terpaksa kami pindah ke lokasi lain,” kata dia.
Untuk mengatasi ini, Syaiful mengatakan BBPJN Wilayah V memperbaiki secara swakelola. “Kami beli material dan sewa alat juga untuk memperbaiki jalan ini untuk sementara sembari menunggu penetapan pemenang lelang,” kata dia.
Pada 2019 ini, pemerintah menganggarkan perbaikan jalan Palembang-Jambi sejauh 56 kilometer sebesar Rp130 miliar, sementara untuk jalur perbatasan Jambi, Jalan Lintas Timur hingga ke Lampung sejauh 350 kilometer sebanyak Rp1,40 triliun.
Syaiful mengatakan paket pekerjaan itu hanya fokus pada peningkatan fungsional jalan tersebut meliputi konstruksi, rehab, dan rekondisi hingga dua meter dari bahu jalan. Sementara, untuk pelebaran jalan, menurutnya pemerintah belum memprogramnya.
Pekerjaan ini diperkirakan akan berlangsung tak berapa lama lagi karena penetapan pemenang lelang akan ditetapkan di Jakarta kira-kira dua pekan mendatang. “Setelah ditetapkan, kami hanya butuh dua pekan untuk persiapan. Target kami, sebelum Lebaran jalan sudah mulus,” kata dia.
Lembaga khusus
Jumlah ruas jalan rusak di Sumatera Selatan (Sumsel) terus bertambah dengan tingkat kerusakan yang semakin parah. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel mengungkapkan, di awal tahun 2019, sepanjang 1.513 km jalan provinsi sebanyak 74,0 persen dalam kondisi mantap.
Namun, hasil pantauan langsung di lapangan dalam sebulan terakhir menunjukkan ruas jalan yang rusak semakin banyak. Hasil kalkulasi Dinas PU mencatat jalan provinsi dalam kondisi mantap hanya tersisa 64 persen, yang berarti sebanyak 36,0 persennya atau sekitar 544 km dalam kondisi rusak.
Pengamat ekonomi dari Universitas Sriwijaya Prof Didik Susetyo menilai Provinsi Sumatera Selatan sepatutnya memiliki lembaga khusus yang mengurus perbaikan jalan rusak karena persoalan ini tak kunjung selesai sejak puluhan tahun.
Didik di Palembang, Selasa (5/3), mengatakan, lembaga ini dapat berada di bawah pemerintahan provinsi atau langsung berada di Kementerian Pekerjaan Umum untuk mensinergikan berbagai komponen agar infrastruktur jalan tetap mulus sepanjang tahun.
“Nanti lembaga ini yang menjadi koordinator untuk membereskan persoalan jalan rusak, bisa disyahkan melalui Peraturan Gubernur atau lainnya,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsri ini.
Menurut Didik, persoalan kerusakan jalan sebenarnya bukan persoalan baru di Sumatera Selatan, terutama di saat musim penghujan. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum jika speksifikasi jalan yang dibuat kerap tidak sesuai dengan standar.
Belum lagi, kontur tanah di Sumsel yang berawa sehingga membuat biaya pembuatan jalan relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Namun, persoalan ini sejatinya dapat diatasi asalkan semua pihak dapat duduk bersama atau tidak meributkan perihal pengelompokan jalan, yakni jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional.
Semua pihak harus sepakat bahwa infrastruktur jalan ini harus disediakan untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat untuk lintas orang dan lintas barang. Apalagi saat ini harga komoditas sedang anjlok sehingga membuat masyarakat semakin tertekan.
Bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, maka harus ada investasi di sektor infrastruktur dan sektor rill yang khusus memproduksi barang dan jasa.
Sumsel memiliki pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan, pengalian, perkebunan/pertanian dan perdagangan besar. Namun, persoalan infrastruktur jalan ditengarai juga menjadi penyebab panjangnya mata rantai perdagangan karet dan beras di provinsi tersebut. Bahkan mata rantai beras yang berpusat di OKU Timur menjadi yang terpanjang di Indonesia hingga harga beras dari produsen ke konsumen bisa sampai 28,58 persen.
“Masyarakat itu tidak tahu, tahunya jalannya mulus. Tapi di sisi lain, pemerintah juga terbentur aturan, misal pemerintah kabupaten memperbaiki jalan nasional maka menyalahi aturan pendanaan,” kata dia.
Pendanaan sebenarnya dapat dilakukan secara swadaya, dari BUMN, swasta, dan pinjaman perbankan, serta bantuan lain.
Yang jelas, menurut Didik, adanya protes ini terbilang menarik karena Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang dilantik pada 2018, dalam janji kampanyemenargetkan jalan di daerah mulus dalam dua tahun.
Selain itu, infrastruktur jalan ini dipercaya sebagai salah satu komponen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Sumsel, karena sebelumnya saat Asian Games pada 2018 bisa mencetak di atas 6,04 persen (atau di atas angka rata-rata nasional).
“Saya rasa ini menjadi tantangan gubernur sekarang, yakni harus mampu mendatangkan dana untuk membangun itu karena dana sangat terbatas,” kata dia.
Baca juga: Pengamat: Sumsel saatnya punya lembaga khusus urus jalan rusak
Baca juga: Pengguna jalan keluhkan kerusakan Jalintim Lampung-Sumsel
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
