Pertama menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu, pemerintah harus segera membenahi pelaksanaan otonomi khusus di Papua, agar secara nyata mampu menyejahterakan rakyat Papua.
"Pemerintah harus bisa mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan di Papua," kata Sukamta di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan, kedua, pemerintah perlu menguatkan peran intelijen di Papua untuk mengungkap dan memutus mata rantai organisasi separatis serta tentunya mampu menghentikan alur pasokan senjata.
Ketiga menurut dia, pemerintah melalui TNI perlu melokalisasi untuk menutup dan mempersempit ruang gerakan separatis agar lebih mudah ditangani.
"Keempat, agar TNI bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal, Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai amanat UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur keterlibatan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP)," ujarnya,
Dia menilai selain dikategorikan gerakan separatis, yang terjadi di Papua ini juga masuk kategori terorisme karena sudah menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, korban massal, dan menimbulkan kerusakan obyek vital.
Kelima menurut dia, pemerintah harus menempuh jalur diplomasi baik tingkat regional maupun internasional, karena langkah diplomasi dilakukan untuk menjamin dan memastikan bahwa tuntutan OPM untuk memisahkan diri dari NKRI tidak berdasar dan lemah.
"Semoga keberhasilan resolusi konflik separatis dapat terulang dalam kasus separatisme di Papua ini," katanya.
Selain itu dia mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya bisa menyelesaikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan baik dan sukses, karena itu pemerintah saat ini juga tertantang untuk bisa menyelesaikan secara tuntas gerakan separatis di Papua.
Namun Sukamta menyesalkan, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan gerakan separatis OPM di Papua terkesan masih tambal sulam.
"Korban akan terus berjatuhan jika persoalan separatis tidak selesai. Karena itu pemerintah harus punya langkah yang strategis dan menyeluruh untuk menyelesaikan konflik separatis ini secara tuntas," katanya.
Baca juga: Kapolda Papua: Tidak ada operasi militer di Nduga
Baca juga: Jenazah tiga anggota TNI korban KKB dievakuasi dari Timika
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
