counter

Legislator ingatkan kemajuan kabupaten dimulai dari desa

Legislator ingatkan kemajuan kabupaten dimulai dari desa

Ketua DPRD Mahakam Ulu, Kaltim, Novita Bulan (ANTARA/ M Ghofar)

Ujoh Bilang (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur Novita Bulan mengatakan tolok ukur kemajuan kabupaten terletak pada sejauh mana tingkat kemajuan pembangunan di tiap kampung (desa), sehingga wajar kampung mendapat perhatian serius dalam pembangunan.

“Kabupaten ada karena adanya beberapa kecamatan, sementara kecamatan merupakan kumpulan dari beberapa kampung. Jika tidak ada kampung, maka tidak ada kabupaten, berarti kunci utama melihat hasil pembangunan kabupaten tentu tercermin dari kampung,” ujar Novita di Ujoh Bilang, Senin.

Bahkan keberhasilan pembangunan suatu negara juga dapat diukur dari tingkat kemajuan desa, karena desa terutama yang berada di kawasan perbatasan seperti Mahakam Ulu, merupakan serambi depan negara sehingga negara harus memperhatikan pembangunannya.

Ia juga mengaku optimis tentang pembangunan di tiap-tiap kampung yang digaungkan dengan semboyan “Kampung Membangun”, sehingga melalui semboyan ini, pemerintah kampung bersama unsur masyarakat melakukan musyawarah dalam merencanakan pembangunan.

Apalagi sejak 2015 lalu pemerintah pusat mengalokasi Dana Desa (DD), kemudian Pemkab Mahulu memberikan Alokasi Dana Kampung (ADK). Bahkan mulai 2018 sampai tahun ini, Pemkab Mahulu juga memberikan Bantuan Keuangan (Bankeu) ke semua kampung yang tersebar pada lima kecamatan.

Tahun ini total anggaran yang masuk ke 50 kampung yang tersebar pada lima kecamatan di Mahulu mencapai Rp187,48 miliar, sehingga jika dibagi rata maka akan memperoleh Rp3,7 miliar per kampung, namun pembagiannya tidak disamaratakan, namun dibagi berdasarkan empat formula.

Anggaran sebesar itu berasal dari APBN berupa DD senilai Rp72,48 miliar, dari APBD Pemkab Mahulu berupa ADK senilai Rp90 miliar, dan juga dari APBD Mahulu berupa Bankeu dengan nilai Rp25 miliar.

Anggaran dari pos Bankeu ada tiga pilihan, yakni untuk pembangunan rumah layak huni, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan untuk pemenuhan air baku komunal.

Sedangkan dari ADK antara lain untuk gaji kepala kampung bersama aparatur, insentif lembaga masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan, sementara dari pos DD hanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Melalui anggaran yang masuk ke kampung ini, saya melihat semangat masyarakat tinggi dalam membangun, baik membangun SDM maupun pembangunan ekonomi, seperti melalui kelompok tani ada yang mengusulkan pengembangan kakao, pembibitan ikan, dan ekonomi kreatif lain,” ucap Novita. 

 Baca juga: Suksesnya program dana desa tak terlepas dari pengawasan dan pendampingan, kata menteri
Baca juga: Kemendes: penyimpangan dana desa tidak sampai satu persen

 

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ibu Negara sosialisasikan pentingnya cuci tangan sejak dini

Komentar