Wakil Ketua DPRD Kotabaru, H Mukhni AF, Senin mengatakan, menjadi langkah maju dan perlu diteladani, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kotabaru Menuju Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
"Ini merupakan langkah maju dalam menjadikan Kotabaru menjadi daerah yang bebas KKN, dimana komitmen ini dimulai dari lembaga penegak hukum," kata Mukhni.
Dikatakannya, tidak dipungkiri selama ini adanya isu-isu yang negatif terhadap dugaan tindakan negatif di sejumlah instansi khususnya lembaga penegak hukum.
Dengan terobosan seperti ini, lanjut dia, maka akan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa instansi tersebut telah berkomitmen akan pemberantasan KKN.
Hal ini menurut Mukhni, hendaknya diikuti oleh lembaga-lembaga lain, khususnya yang termasuk dalam ranah yudikatif atau instansi penegakan hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.
Namun demikian, komitmen serupa juga akan 'menular' ke semua instansi pemerintah baik di lingkungan pemerintah daerah maupun lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Kotabaru.
Diketahui, Pengadilan Negeri Kotabaru melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Kotabaru Menuju Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kotabaru, H Mukhni AF, Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, Indah Laila, perwakilan Pemkab Kotabaru, Polres Kotabaru, Kodim 1004/Kotabaru Ketua Pengadilan Agama, Lapas Kotabaru, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Acara diisi dengan pembacaan ikrar bersama Ketua PN Kotabaru bersama jajaran dan dilanjutkan dengan penandatangan bersama Forkompimda dan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru, Darwanto mengatakan membangun zona integritas menuju mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani adalah kerja berat, semua pihak harus punya komitmen yang kuat, punya mindset (pola pikir) yang sama sehingga keberhasilan membangun zona integritas bisa terwujud.
Menurutnya, dua sasaran yang ingin dicapai dalam zona integritas ini yakni terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pewarta: Imam Hanafi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
