"Ini (insiden) kan sifatnya gerilyawan, meneror orang, masyarakat. Hanya operasi harus tentu ditingkatkan, tapi tidak berarti harus darurat. Tentu dibutuhkan (penambahan personel) apalagi pembangunan harus jalan di situ," kata Wapres kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.
Tuntutan KKB untuk memerdekakan diri dari Indonesia, disebutkan Wapres, tidak akan dikabulkan oleh Pemerintah apa pun alasannya.
"Dari sisi politik sudah diberikan, dari sisi ekonomi sudah, apa lagi? Maksudnya ya kalau kita berunding apa pun, semuanya tidak ada lagi yang bisa diberikan, apalagi kemerdekaan, tentu itu tidak bisa (diberikan)," tegasnya.
Wapres mengatakan Pemerintah telah memberikan kewenangan otonomi khusus untuk Papua, bahkan dengan anggaran yang lebih banyak dibandingkan daerah otonom lain.
"Di Papua itu semua sudah dikasih. Dari sisi kebijakan pemerintahan, itu lebih federal dari negara federal. Di Papua yang bisa (menjadi) gubernur atau bupati hanya (orang) asli Papua," kata JK.
Selain kebijakan khusus dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah juga memberikan anggaran kepada Papua dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan daerah lain.
"Kalau (daerah) lainnya seperti di Jawa, di Sulawesi, paling tinggi 'average'-nya Rp2 juta per kapita. Di sana (Papua), bisa Rp10 juta, karena anggaran yang diberikan ke sana hampir Rp100 triliun sementara pendapatan Papua itu hanya kurang lebih Rp18 triliun," ujarnya.
Serangan terhadap anggota TNI kembali terjadi di Nduga, Papua pada Kamis (7/3) hingga menewaskan tiga prajurit TNI yang saat itu sedang melakukan pengamanan pembangunan infrastruktur TransPapua Wamena-Mumugu.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi menyebut serangan yang dilakukan KKB tersebut tergolong gerakan separatis karena tuntutan mereka adalah merdeka dari NKRI. (T.F013)
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
