counter

Persoalan kesehatan dibahas organisasi kesehatan saat temui Presiden

Persoalan kesehatan dibahas organisasi kesehatan saat temui Presiden

Presiden Joko Widodo menerima organisasi-organisasi profesi bidang kesehatan di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (12/3) membahas isu kesehatan di Indonesia. (Foto: Bayu Prasetyo)

Seharusnya mempertimbangkan aspek geografis, aspek kejauhan
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah organisasi profesi bidang kesehatan saat menemui Presiden Joko Widodo menyampaikan pembahasan sejumlah isu kesehatan di Indonesia, salah satunya tentang persoalan ketidakmerataan tenaga kesehatan yang ada di daerah.

"Pertama memang terjadi maldistribusi yang luar biasa bukan saja kepada dokter, kepada perawat, kepada bidan. Seluruh tujuh organisasi ini mempunyai anggota itu lebih banyak di kota daripada di desa," kata Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DR Ridwan M Thaha MSc saat berdialog dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa sore.

Sebanyak enam dari tujuh organisasi yang bertemu Presiden, yakni Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Indonesia (DPP PPI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP PERSAGI).

Menurut Ridwan, maldistribusi tenaga kesehatan terjadi karena peraturan di daerah masing-masing mengenai pengaturan distribusi tenaga kesehatan.

Selain itu, jumlah penugasan tenaga kesehatan yang masih berdasarkan rasio penduduk juga menjadi salah satu penyebab bertumpuknya tenaga kesehatan di perkotaan.

"Seharusnya mempertimbangkan aspek geografis, aspek kejauhan, sehingga itu menjadi pertimbangan tidak satu rasionya sekian," ujar Ridwan kepada Presiden.

Ridwan juga mengusulkan Kementerian Kesehatan untuk membuat peta jalan guna memberdayakan masyarakat untuk melakukan tindakan promotif dan preventif membangun kesehatan.

Ia menyampaikan usulan kebijakan pembiayaan kesehatan sebaiknya mengikuti Organisasi Kesehatan Dunia dengan premi lima persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan sejumlah organisasi di bidang kesehatan itu berlangsung sekitar 60 menit dimulai pukul 16:30 WIB.
Sejumlah organisasi profesi bidang kesehatan saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (12/3/2019) membahas isu kesehatan di Indonesia. (Bayu Prasetyo)

Selain Ridwan, Ketua Umum PB IDI Dr Daeng M Faqih, Ketua Umum PB PDGI Dr drg Hananto Seno, Ketua Umum PPNI Harif Fadilah, Ketua Umum PERSAGI DR Minarto, dan Wakil Ketua PP IBI Dr Ade Jubaedah juga turut dalam pertemuan itu.

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar