WWF Papua klaim perubahan penggunaan lahan sebabkan emisi

WWF Papua klaim perubahan penggunaan lahan sebabkan emisi

Benja Victor Mambai Direktur WWF Indonesia Program Papua (ANTARA News Papua / Hendrina Dian Kandipi)

"Di Papua, kaitannya menghadapi banyak tantangan dalam tata kelola hutan termasuk deforestasi dan degradasi hutan akibat pembalakan liar, pembangunan rendah emisi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut," katanya.
Jayapura (ANTARA) - World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia Program Papua mengklaim perubahan penggunaan lahan hingga kini masih menjadi penyebab emisi CO2 terbanyak, termasuk di Bumi Cenderawasih.

Direktur WWF Indonesia Program Papua, Benja Victor Mambai, di Jayapura, Rabu, mengatakan sehingga sektor berbasis lahan telah ditetapkan sebagai prioritas untuk memenuhi target pengurangan emosi emisi nasional.

"Di Papua, kaitannya menghadapi banyak tantangan dalam tata kelola hutan, termasuk deforestasi dan degradasi hutan akibat pembalakan liar, pembangunan rendah emisi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut," katanya.

Menurut Benja, program ini sekaligus memberi ruang dalam mengakomodir nilai-nilai budaya orang Papua dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe dan fungsi hutan.

"Selain itu, kondisi daerah aliran sungai, sosial, budaya dan ekonomi serta lembaga adat, termasuk hukum maupun batas wilayah adat juga menjadi pertimbangan karakteristik," ujarnya.

Dia menjelaskan Provinsi Papua wilayahnya masih memiliki tutupan hutan yang luas ikut berkontribusi terhadap peningkatkan emisi CO2, khususnya yang berasal dari perubahan tutupan lahan (land use change).

"Provinsi Papua dengan luas 31.406.664 hektare, merupakan salah satu provinsi yang memiliki tutupan hutan alam terbilang luas di antara anggota Governor Climate Forum (GCF)," katanya.

Sebelumnya, Komisi Daerah (KOMDA) Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (PIPB) Provinsi Papua bermitra dengan WWF Indonesia sepakat bahwa dua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayahnya akan menjadi proyek percontohan persiapan untuk pembangunan yurisdiksi rendah karbon (emisi) yakni Biak Numfor-Supiori dan Yapen.

Pewarta: Hendrina Dian Kandipi
Editor: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar