Tahun 2019 ini difokuskan menyiapkan SDM dan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR ditugaskan untuk memperbesar capaian program sertifikasi tenaga kerja konstruksi baik tingkat terampil maupun ahliJakarta (ANTARA) - Program sertifikat elektronik untuk tenaga kerja konstruksi akan membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur yang telah secara besar-besaran dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla selama empat tahun terakhir.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengingatkan dalam empat tahun terakhir pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah dan pada tahun ini juga bakal disinergikan dengan pengembangan SDM.
"Tahun 2019 ini difokuskan menyiapkan SDM dan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR ditugaskan untuk memperbesar capaian program sertifikasi tenaga kerja konstruksi baik tingkat terampil maupun ahli," kata Basuki Hadimuljono.
Ia memaparkan, jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat masih sedikit yakni sampai dengan 2018, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat sebesar 616.000 orang. Jumlah 616.000 orang tenaga kerja bersertifikat itu dapat dibagi atas 419.000 tenaga kerja terampil dan 197.000 tenaga kerja ahli dari total tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang atau 7,4 persen.
Sementara pada 2019, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menargetkan sebanyak 512.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018 sebanyak 50.000 orang.
Hal tersebut, lanjutnya, juga telah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo pada acara Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di JIExpo Kemayoran, Oktober 2018 lalu.
"Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bukan berarti mempercepat waktu pelatihan dari seminggu menjadi 3 hari. Namun dengan cara berkolaborasi, anggarannya tidak hanya berasal dari Pemerintah Pusat namun juga Pemerintah Daerah," kata Basuki.
Selain di Pulau Jawa, Kementerian PUPR juga menyelenggarakan uji sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi antara lain di Aceh yang diikuti oleh 704 orang yang berasal dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, juga dari Lembaga Perguruan Tinggi dan dari perusahaan kontraktor lokal.
Sertifikasi terdiri dari kegiatan pemberian teori, praktek lapangan dan diakhiri dengan uji kompetensi.
Untuk menambah tenaga kerja yang bersertifikat, ujar dia, pihaknya melakukan kolaborasi baik dengan penyedia jasa, kontraktor, konsultan maupun lembaga pemerintah untuk bisa lebih banyak melakukan program sertifikasi.
Salah satu contohnya adalah dengan Pemerintah Aceh dan Kota Banda Aceh melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, di mana di daerah tersebut diketahui bahwa jumlah tenaga kerja konstruksi di Aceh sebanyak 166.824 orang, sedangkan yang bersertifikat baru mencapai sekitar 20.000 orang.
Baca juga: Pemprov DKI serahkan sertifikat kompetensi bidang konstruksi bangunan tingkat SMK
Baca juga: Kementerian PUPR: insinyur Indonesia harus bersertifikat kompetensi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2019
