"Perlu diatur mengenai upahnya agar sesuai dengan upah minimum dan buruh outsourcing diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan," kata Andy saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/3).
Dia mengatakan dalam keadaan sistem ekonomi yang sangat fleksibel saat ini maka jenis pekerjaan, modal dan tenaga kerja mengalami pergerakan yang dinamis, menghapus sistem outsourcing agak sulit dilakukan saat ini.
"Saat ini sektor industri manufaktur sudah banyak menerapkan sistem kerja kontrak. Kita pernah demo menolak sistem outsourcing, hasilnya malah membuat banyak perusahaan asing relokasi keluar dari Indonesia, seperti ke Vietnam, Kamboja dan Laos," kata dia.
Oleh sebab itu penataan sistem outsourcing paling mungkin dilakukan saat ini. Dia mengatakan menjamurnya perusahaan rantai pemasok di tanah air juga membuat sistem outsourcing semakin menjamur.
Dalam visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno di bidang ketenagakerjaan menargetkan untuk menghapus sistem "outsourcing".
Sementara pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memiliki program kartu Pra Kerja untuk kompetensi calon tenaga kerja dengan pelatihan vokasi dengan memberikan insentif bagi peserta pelatihan.
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Ridwan Chaidir
Copyright © ANTARA 2019
