Diharapkan dalam pelaksanaan pemilu itu, tidak terjadi manipulasi ataupun tindakan curang yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pemilu harus pula memastikan tegaknya rule of law dan perlindungan terhadap hak warga negara,."Medan (ANTARA) - Pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi memunculkan sengketa pelanggaran administratif dan tindak pidana pemilu yang diselesaikan melalui pengadilan.
"Penyelesaian administratif pemilu dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu dilakukan di pengadilan umum," kata Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY), Farid Wajdi, dalam pertemuan dengan media di Medan, Rabu.
Komisi Yudisial, menurut dia, mendorong para hakim yang menangani kasus tersebut menjaga independensi sehingga menghasilkan putusan yang objektif dan akuntabel.
"KY berharap hakim-hakim yang menangani sengketa pemilu dapat menguasai konsepsi pemilu dan keadilan pemilu secara optimal," ujar Farid.
Ia mengatakan, hakim tetap menjaga integritas dalam penanganan perkara-perkara pemilu, sehingga terwujud pemilu yang jujur, adil dan demokrasi.
Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan digelar secara serentak pada 17 April 2019. Demi kesuksesan pemilu yang adil dan bersih diperlukan partisipasi media seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa dan masyarakat sipil.
"KY sebagai lembaga negara mandiri juga memiliki komitmen penuh untuk mewujudkan hal tersebut," ucap dia.
Farid menjelaskan, KY telah menyiapkan desk khusus terkait Pemilu 2019 sebagai wujud komitmen institusi hukum untuk mendorong pemilu yang adil dan bersih.
KY akan melakukan pengawasan hakim, pemantauan persidangan, dan advokasi hakim terkait perkara pemilu.
Hal itu, sesuai dengan konsepsi keadilan pemilu atau elektoral justice yang menyaratkan penyelesaian pemilu benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemilu dan hak warga negara.
"Diharapkan dalam pelaksanaan pemilu itu, tidak terjadi manipulasi ataupun tindakan curang yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pemilu harus pula memastikan tegaknya rule of law dan perlindungan terhadap hak warga negara," katanya.
Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
