counter

Presiden serahkan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat Babel

Presiden serahkan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat Babel

Presiden Jokowi saat acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di GOR Sahabudin, Pangkal Pinang, pada Kamis (14/3). (Foto: Bayu Prasetyo)

Kalau numpuk-numpuk (keuntungan, red.) setelah itu ini mau digunakan untuk beli apa silakan, tapi jangan sampai dari uang modal pinjaman tadi, jangan
Pangkal Pinang, Babel, (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat di Provinsi Bangka Belitung untuk menghindari sengketa.

"Yang masuk ke telinga saya sengketa tanah, sengketa lahan, konflik tanah, dan konflik lahan, ada tetangga dengan tetangga, ada masyarakat dengan masyarakat, ada antarsaudara, ada masyarakat dengan pemerintah, atau masyarakat dengan perusahaan karena apa? Masyarakat tidak pegang sertifikat tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," kata Presiden Jokowi di GOR Sahabudin, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis.

Dirinya sering mendapat pengaduan dari warga tentang masalah sengketa kepemilikan tanah saat kunjungan ke daerah.

Sengketa itu tidak saja antarwarga, tetapi juga antara masyarakat dengan institusi, baik perusahaan maupun pemerintahan.

Presiden menjelaskan jika masyarakat ingin menggunakan sertifikat tanah untuk agunan pinjaman ke bank maka harus mengalkulasi usaha dan angsuran secara matang.

Presiden mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli hal yang konsumtif, melainkan dimanfaatkan sebagai modal usaha maupun keperluan produktif.

"Sebulan untung Rp5 juta ditabung, sebulan lagi untung Rp3 juta ditabung. Alhamdulillah ada untung lagi Rp6 juta ditabung lagi. Alhamdulillah. Kalau numpuk-numpuk (keuntungan, red.) setelah itu ini mau digunakan untuk beli apa silakan, tapi jangan sampai dari uang modal pinjaman tadi, jangan," katanya.

Presiden menjelaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus mempercepat penyerahan sertifikat hak atas tanah.

Pada 2017 pemerintah telah menyerahkan 5,4 juta sertifikat tanah, sedangkan pada pada 2018 targetnya tujuh juta penyerahan sertifikat terlampaui menjadi 9,4 juta di seluruh Tanah Air

Presiden menargetkan pada 2019 pemerintah dapat menyerahkan sembilan juta sertifikat.

Dalam acara itu, telah diserahkan 2.500 sertifikat dan secara simbolis diberikan kepada 12 orang, yakni Asna Situmorang seorang pensiunan, Arifin (tukang jahit), Untung Rahmad (pensiunan), Ernilawati (pensiunan), Sopiyah (ibu rumah tangga), dan Mia Sumiati (ibu rumah tangga).

Selain itu, Elsen Wongi Djo (petani), Tjung Khin Set (buruh harian), Asion (ibu rumah tangga), Jambi (buruh harian), Pardi (buruh harian lepas), dan Sumsima (buruh harian lepas).

Mereka berkesempatan maju ke atas panggung menerima sertifikat tanah secara simbolik dari orang nomor satu di Indonesia itu.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dalam acara itu hadir 2.081 orang terdiri atas 806 penerima sertifikat dari Kota Pangkal Pinang, 924 penerima dari Kabupaten Bangka, dan 351 orang dari Kabupaten Bangka Tengah.
 

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Istana minta relawan tak gelar karnaval saat pelantikan Presiden

Komentar