Athena (ANTARA) - Duta besar Palestina untuk Athena Marwan Toubassi pada Kamis (14/3) menyampaikan keprihatinan mengenai rencana perusahaan Yunani untuk ikut dalam tender bagi perluasan rel kereta yang menghubungkan permukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Jordan dan permukiman Yahudi dengan Al-Quds (Jerusalem).
 
Toubassi menyatakan jika benar perusahaan Yunani akan ikut dalam tender rel kereta layang, itu akan menjadi pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, resolusi PBB dan Dewan Keamanan, terutama Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB Desember 2016.

Pada 23 Januri, harian Yunani Kathimerini melaporkan perusahaan angkutan kota Athena STASY adalah bagian dari satu konsorsium enam perusahaan besar yang akan diperkecil dalam dua tahap tender bagi pengoperasian dan pemeliharaan sistem kereta rel layang di Al-quds.

Perusahaan pembangunan Yunani, Terna SA, juga dikatakan menjadi bagian dari Konsorsium Pangea, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Menurut laporan Kathimerini, STASY akan mengambil-alih operasi jaringan rel kereta yang bernilai dua miliar dolar AS selama 15-20 tahun dan pemeliharaannya selama 25 tahun.

Toubassi mengecam keikut-sertaan perusahaan Yunani di dalam proyek itu dan mencapnya "melayani proyek kolonialis-pemukim di Israel dan penggerogokan keutuhan wilayah Negara Palestina".

Toubassi menyatakan keikut-sertaan tersebut bertentangan dengan posisi resmi Yunani --yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan berdirinya Negara Palestina dengan dasar perbatasan 4 Juni 1967 dengan Al-Quds Timur sebagai ibu kotanya.

Ia juga menyatakan itu akan merusak hubungan persahabatan bersenjata Palestina dengan Yunani, dan perusahaan yang ikut bisa dikenakan hukuman serta memberikan ganti-rugi keuangan dan membuat perusahaan tersebut masuk daftar hitam karena melakukan bisnis denegan proyek permukiman Yahudi.

Diplomat Palestina itu juga menyatakan ia telah mengajukan pertanyaan ke Kementerian Luar Negeri Yunani dan bertemu dengan beberapa pejabat untuk menjelaskan kepada mereka mengenai konsekuensi bagi keikut-sertaan semacam itu, dan mendesak mereka agar menekan perusahaan tersebut mundur dari tender sebelum 18 Maret.

Setelah pernyataan Toubassi, 20 anggota Parlemen Yunani mengajukan permintaan kepada Menteri Perhubungan dan dan Prasarana Yunani Christos Spirtzis, dan mendesak dia melakukan penyelidikan mengenai masalah itu.

 Sumber: WAFA

Baca juga: Pengusaha Yunani tertarik tanam modal di Indonesia
Baca juga: Sembilan dari 10 pegawai swasta Yunani hadapi kondisi buruk 

Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019