Jakarta (ANTARA) - Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan polemik terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa diatasi dengan transparansi dan KPU sudah menyediakan data untuk divalidasi.

"Di era reformasi ini semua sangat transparan, KPU menyediakan data untuk divalidasi. Tidak mungkin ada DPT ganda, semua sudah ada datanya," kata Aria Bima diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019" di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, dengan transparansi itu maka sangat mudah untuk menelusuri data DPT dan mengajak semua pihak untuk buka-bukaan soal DPT secara transparan.

Menurut dia, karena sekarang semua data bisa diakses misalnya melalui gadget bisa membuka DPT dan masing-masing parpol juga sudah mendapat "softcopy" DPT.

"Validasi tidak hanya dilakukan parpol dan penyelenggara pemilu, tapi seluruh peserta pemilu juga melakukan validasi," ujarnya.

Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan ada tiga alasan mengapa DPT perlu dipersoalkan, pertama adalah menyelamatkan hak konstitusional warga negara Indonesia yaitu hak memilih dan dipilih.

Kedua menurut dia, untuk peningkatan partisipasi politik rakyat karena jika partisipasi politik rakyat naik maka semakin tinggi legitimasi pemilu.

"Maka diharapkan DPT menjadi basis data yang penting untuk peningkatan partisipasi politik rakyat," ujarnya.

Ketiga menurut dia, DPT penting dikritik dan dibahas karena untuk peningkatan demokrasi elektoral karena proses kompetisi dalam Pemilu berbasis data DPT.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019