Baghdad (ANTARA News) - Perdana Menteri (PM) Irak, Nuri Al-Maliki, mengatakan bahwa pihak Baghdad akan menutup kantor kelompok terlarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan tak mengizinkan kelompok "teroris" itu beroperasi di wilayah Irak. "PKK adalah organisasi teroris jahat dan kami telah mengambil keputusan untuk menutup kantornya dan mengizinkan mereka beroperasi di tanah Irak," kata Al-Maliki dalam suatu pernyataan yang dikeluarkan setelah ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Turki, yang sedang berkunjung, Ali Babacan, Selasa. "Kami mengerahkan semua upaya kami untuk menghapuskan kegiatan teroris ini yang mengancam Irak dan Turki," katanya. Menteri Luar Negeri Turki terbang ke Baghdad untuk mengadakan pembicaraan krisis dengan para pemimpin Irak, dan mengatakan ia telah menerima jaminan Irak akan mendukung Turki dalam memerangi "terorisme". Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan mengatakan Ankara akan memberi diplomasi kesempatan, tapi mengingatkan Irak bahwa parlemen Turki telah memberi izin bagi penyerbuan militer kapan saja. Anggota separatis PKK, yang beroperasi dari Irak utara, menewaskan sedikitnya 12 prajurit Turki dalam pertempuran akhir pekan. "Saat ini kami berada dalam sikap menunggu tapi Irak mesti mengetahui kami dapat menggunakan mandat bagi operasi lintas-perbatasan setiap waktu," kata Erdogan pada suatu taklimat bersama di London setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Ia belakangan meningkatkan tekanan dengan memberitahu satu konferensi penanam modal di London bahwa Turki mungkin akan memberlakukan sanksi dagang. "Kami mungkin menjatuhkan sanksi bagi beberapa barang yang kami eksport ke Irak," kata Erdogan. Perdagangan bilateral antara kedua negara itu bernilai 5 miliar dolar AS per tahun. Menteri Luar Negeri Irak Hoshiyar Zebari mengatakan kepada Babacan bahwa Irak akan membatasi gerakan pemberontak PKK dan menjadikan dana mereka sebagai sasaran. Namun tidak jelas apakah itu akan cukup untuk menenangkan Turki --yang mengingini diakhirinya serangan lintas-perbatasan. "Saya meyakinkan Bapak Menteri bahwa pemerintah Irak akan secara aktif membantu Turki mengatasi ancaman ini," kata Zebari --yang juga berasal dari suku Kurdi, pada suatu taklimat. "Kami takkan membiarkan partai apa pun, termasuk PKK, untuk meracuni hubungan bilateral." Presiden Irak Jalal Talabani, yang juga dari suku Kurdi, mengatakan serangan PKK terhadap Turki takkan ditolerir. "Kami telah memberi PKK pilihan untuk pergi atau dilucuti senjatanya. Kami peduli dengan setiap tetes darah orang Turki seperti kami peduli bagi setiap tetes darah orang Irak," kata Talabani setelah pembicaraan dengan Babacan. Tetapi tak banyak perincian mengenai bagaimana pemberontak PKK dapat dikendalikan. Irak telah menyatakan pasukannya terlalu sibuk berperang di tempat lain di negeri itu. Setiap serangan militer akan memerlukan keterlibatan tentara AS. Washington sejauh ini enggan untuk menyerang pemberontak PKK, karena khawatir tindakan tersebut dapat merusak hubungan dengan suku Kurdi Irak dan merusak kestabilan di wilayah Kurdi, satu-satunya daerah Irak yang relatif tenang dan makmur sejak Saddam Hussein terguling. Turki memperkirakan 3.000 pemberontak PKK berpangkalan di Irak. Ankara percaya pasukan AS di Irak memiliki kemampuan untuk menangkap para pemimpin PKK yang bersembunyi di pegunungan Qandil, menutup kamp mereka dan memotong jalur pasokan serta dukungan logistik. Meskipun demikian, pemerintah Turki menyatakan Ankara akan menggunakan semua pilihan diplomasi sebelum melancarkan serangan ke Irak utara terhadap PKK. Meredanya nada bicara tersebut membantu menurunkan harga minyak global dari posisi tertingginya. Tetapi Babacan mengatakan rakyat Turki mulai kehilangan kesabaran. Turki telah menggelar sebanyak 100.000 prajurit, dengan dukungan tank, jet tempur F-16 dan helikopter bermeriam di sepanjang perbatasannya dalam persiapan bagi kemungkinan serangan terhadap pangkalan pemberontak. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007