Musi Banyuasin luar biasa dan pantas jadi cermin bagi daerah lainnya di Indonesia dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,Palembang (ANTARA) -
Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (B{K) sebagai yang tercepat di Indonesia karena telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 pada 17 Januari 2019.
Anggota V BPK Isma Yatun menyampaikan hal tersebut pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2018 di Palembang, Selasa.
"Musi Banyuasin luar biasa dan pantas jadi cermin bagi daerah lainnya di Indonesia dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," kata dia.
Ia menambahkan prestasi ini menjadi yang kedua setelah pada tahun lalu juga menjadi yang tercepat dalam penyampaian LKPD dan LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Sebelumnya, pada 29 Januari 2018 Musi Banyuasin menjadi daerah yang tercepat dalam penyampaian LKPD TA 2017 dan menjadi yang tercepat pula se-Indonesia dalam Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017 oleh BPK RI Perwakilan Sumsel yang diterima pada 29 Maret 2018.
Anggota V BPK Isma Yatun menyampaikan hal tersebut pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muba Tahun Anggaran 2018 di Palembang, Selasa.
"Musi Banyuasin luar biasa dan pantas jadi cermin bagi daerah lainnya di Indonesia dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," kata dia.
Ia menambahkan prestasi ini menjadi yang kedua setelah pada tahun lalu juga menjadi yang tercepat dalam penyampaian LKPD dan LHP Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Sebelumnya, pada 29 Januari 2018 Musi Banyuasin menjadi daerah yang tercepat dalam penyampaian LKPD TA 2017 dan menjadi yang tercepat pula se-Indonesia dalam Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2017 oleh BPK RI Perwakilan Sumsel yang diterima pada 29 Maret 2018.
Ia berharap, daerah-daerah lain di Indonesia dapat mencontoh prestasi Kabupaten Musi Banyuasin ini karena opini WTP ini sebagai indikator bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan benar.
Kepala Perwakilan BPK RI Sumsel, Maman Abdul Rahman mengatakan kabupaten Musi Banyuasin ini tidak hanya cepat dalam pelaporan keuangan, tapi juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang sudah diperiksa oleh kalangan profesional BPK Kantor Perwakilan Sumsel.
"Upaya yang dilakukan Pemkab dan DPRD Musi Banyuasin ini kiranya dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk komitmen dan konsisten dalam transparansi pengelolaan keuangan daerah," ujar dia.
Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan, prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan antara pihak legislatif dan eksekutif.
"Ini bagian motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik dalam pengelolaan keuangan, agar lebih transfaran dan akuntabel," kata dia.
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Hendra Agusta
Copyright © ANTARA 2019
