BPPT berfokus pada teknologi kebencanaan hingga transportasi

BPPT berfokus pada teknologi kebencanaan hingga transportasi

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza (dua dari kiri) berbicara dalam konferensi pers dalam rangkaian acara Kongres Teknologi Nasional (KTN) 201 di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (20/03/2019). (ANTARA News/Martha Herlinawati Simanjuntak).

Kita akan 'leading' (memimpin) di bidang teknologi kebencanaan, transportasi, kita juga harus leading di bidang melahirkan perusahaan pemula berbasis teknolog
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan berfokus pada empat bidang teknologi nasional yaitu kebencanaan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, transportasi perkeretaapian dan inkubasi bisnis teknologi atau technopreneur.

"Kita akan 'leading' (memimpin) di bidang teknologi kebencanaan, transportasi, kita juga harus leading di bidang melahirkan perusahaan pemula berbasis teknologi," kata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza kepada wartawan di sela-sela acara Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2019 di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu.

Empat bidang itu juga menjadi fokus pembahasan dalam Kongres Teknologi Nasional 2019, yang sesuai dengan isu aktual dan juga mendukung akselerasi program prioritas pembangunan pemerintah.

Penyelenggaraan Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2019 mengangkat tema "Penguatan Sumber Daya Manusia Iptek Sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju Dan Mandiri".

Selain sebagai media penyampaian hasil-hasil inovasi dan layanan teknologi yang telah dicapai, KTN juga menjadi media komunikasi intensif antara pemangku kepentingan, ruang mediasi antara perekayasa dengan dunia industri serta wujud pertanggungjawaban kepada publik terhadap kinerja BPPT, lembaga riset, perguruan tinggi dan industri.

Dengan letak geografis Indonesia yang rawan bencana geologi dan hidrometeorologi, maka teknologi kebencanaan menjadi upaya penanganan dan mitigasi bencana.

Oleh sebab itu, Hammam menilai  perlu dilakukan percepatan penggunaan teknologi peringatan dini, mitigasi, maupun penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

"Dalam bencana hidrometeorologi, teknologi peringatan dini bencana harus lebih sistematis, terpadu, dan mudah dipahami oleh masyarakat," ujarnya.

Dia menuturkan BPPT perlu menjadi yang terdepan untuk membangun sebuah sistem peringatan dan pencegahan dini kekeringan dan kebakaran hutan dengan memadukan kapasitas dan kapabilitas yang telah tersedia di berbagai kementerian dan lembaga.

Sementara untuk bencana geologi, dia mengatakan perlu dilakukan pemetaan wilayah berbasis potensi bencana yang akan membantu penataan dan pengelolaan tata ruang yang lebih tangguh terhadap bencana.

Dia mengatakan teknologi terpadu deteksi dan peringatan seperti teknologi buoy, kabel, maupun radar diintegrasikan dengan sistem peringatan dini yang telah tersedia, dengan didukung oleh sistem komunikasi yang berbasis generasi 4.0.

Kemudian, perlu dimanfaatkan teknologi struktur bangunan yang tahan gempa serta teknologi penyediaan kebutuhan pokok seperti air bersih dan pangan darurat bencana untuk menangani pascakejadian bencana.

Terkait bidang transportasi, menurut Hammam, pola moda transportasi di Indonesia umumnya masih didominasi oleh transportasi darat non-rel seperti bus, truk, kendaraan roda empat dan roda dua, sedangkan transpotasi berbasis rel berkontibusi hanya tujuh persen untuk penumpang dan 0,6 persen untuk barang terhadap seluruh moda angkutan secara nasional.

Dengan pertumbuhan penumpang yang meningkat pesat sesuai dengan meningkatnya populasi dan aktivitas ekonomi, maka diperlukan moda transportasi massal berbasis rel yang berkapasitas besar, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Dia menuturkan pemakaian transportasi berbasis rel akan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan juga mendorong penghematan energi dan penurunan polusi udara dari sektor transportasi di Indonesia, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri sebagai implementasi untuk kemandirian bangsa.

Lebih lanjut Hammam menuturkan terkait upaya percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) perlu dilakukan penguatan infrastruktur SPBE yang terintegrasi dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan efisiensi biaya serta menggunakan teknologi terkini antara lain teknologi komputasi (cloud computing).

Dia menuturkan BPPT telah ditugaskan dan siap mengembangkan serta mengelola salah satu pusat data nasional.

Selain itu untuk meningkatkan efisiensi belanja dalam membangun aplikasi SPBE dan untuk memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan, BPPT siap mendukung upaya untuk mempercepat penggunaan aplikasi berbagi pakai.

"Agar tidak terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah (middle income trap), Indonesia harus mampu mentransformasi perekonomiannya dari yang berbasis komoditas menjadi berbasis inovasi," tuturnya.

Untuk itu, hilirisasi hasil riset perlu terus ditingkatkan baik melalui pemberian lisensi kepada perusahaan yang sudah ada maupun melalui penumbuhkembangan perusahaan pemula berbasis teknologi.

Menurut dia, kawasan sains dan teknologi (Science and Techno Park) sebagai wahana bertemunya para penghasil teknologi dan pengguna teknologi perlu terus dikembangkan di Indonesia sebagai inistiatif strategis menuju perekonomian berbasis inovasi (innovation driven economy).

BPPT telah membangun bersama mitra kawasan Techno Park diantaranya di Cimahi di Jawa Barat, Bantaeng di Sulawesi Selatan, Pekalongan di Jawa Tengah.

 

Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar