Yogyakarta (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menerjunkan sebanyak 186 mahasiswa program kuliah kerja nyata sebagai relawan pengawasan Pemilu 2019 untuk mendukung terlaksananya pesta demokrasi yang aman, damai, dan bersih.

"Mereka akan terjun di tengah masyarakat untuk mendukung kelancaran Pemilu 2019 mulai dari 25 Maret sampai dengan 24 April," kata Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Sukamta di Yogyakarta, Rabu.

Pada Pembekalan dan Penerjunan KKN Tematik Pengawasan Pemilu 2019 yang dilaksanakan Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY bekerja sama dengan Bawaslu, Sukamta mengatakan mereka disebar di lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Sebanyak 186 mahasiswa itu disebar di 22 desa, 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta," kata Sukamta.

Ia berharap para mahasiswa yang mengikuti program KKN relawan Pemilu 2019 itu bisa mengambil segala hal positif, karena mereka telah terlibat langsung dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Selain itu, juga harus memiliki pendirian yang teguh dan tidak terbawa arus politik yang buruk.

"Segala keputusan yang diambil harus dipikirkan dengan kepala jernih dan atas dasar Islam serta Muhammadiyah. Sebagai mahasiswa UMY kalian harus bisa menyebarkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah," kata Sukamta.

Komisioner Bawaslu DIY Muhammad Amir Nashiruddin mengatakan pemilu merupakan pesta demokrasi yang diikuti oleh jutaan masyarakat Indonesia. Keberhasilan dari hajatan besar ini menjadi tolak ukur kesuksesan negara dalam menyelenggarakan sistem politik yang berlaku.

"Untuk itu, pemilu membutuhkan perhatian dan bantuan dari banyak pihak dalam mengawasi serta mengawal jalannya proses pemilihan calon legislatif serta calon presiden dan wakil presiden agar terwujud pemilu yang bersih, lancar, dan berintegritas," katanya.

Pada Pemilu 2019, menurut dia, terdapat isu yang menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat serta lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, yakni politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), validitas data pemilih, kampanye hitam, politik uang, tahapan pemilu, dan netralitas ASN, TNI, dan Polri.

"Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat berwujud pencegahan, pengawasan, pemberian informasi, pelaporan, dan saksi," katanya.

Pewarta: Bambang Sutopo Hadi
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019