Pemerintah diminta bentuk Badan Otoritas Veteriner

Pemerintah diminta bentuk Badan Otoritas Veteriner

Ketua Dewan Penasehat Gamavet (dokter hewan alumni Universitas Gajah Mada) Suripto. (ANTARA/Subagyo)

Oleh karena itu perlu ada otoritas veteriner setingkat eselon I yang bisa menentukan kebijakan terkait kesehatan hewan
Jakarta (ANTARA) - Kalangan dokter hewan mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Badan Otoritas Veteriner (BOV) langsung di bawah Presiden guna mendukung upaya mewujudkan kedaulatan pangan asal hewani.

Ketua Dewan Penasehat Gamavet (dokter hewan alumni Universitas Gajah Mada) Suripto di Jakarta, Kamis menyatakan, saat ini kedudukan otoritas veteriner di bawah Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian atau setingkat eselon II sehingga tidak memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan terkait kesehatan hewan.

"Oleh karena itu perlu ada otoritas veteriner setingkat eselon I yang bisa menentukan kebijakan terkait kesehatan hewan," katanya di sela Deklarasi Dokter Hewan Lintas Perguruan Tinggi Pro Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, kebijakan terkait kesehatan hewan dalam mewujudkan kedaulatan pangan asal hewani dalam meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat ditingkatkan dengan mengedepankan profesi dokter hewan.

Dengan pembentukan Badan Otoritas Veteriner (BOV) yang mandiri, lanjutnya, diharapkan semua persoalan terkait kesehatan hewan dapat tertangani.

Sejumlah persoalan terkait kesehatan hewan, menurut praktisi kesehatan hewan besar Tuty Lazuardi Yusuf, antara lain penerapan teknologi inseminasi buatan yang belum merata untuk daerah-daerah terpencil, sehingga menyulitkan peningkatan populasi ternak sapi.

Hal itu, lanjutnya, terkait kesulitan mendapatkan semen beku atau air mani sapi untuk melakukan inseminasi buatan pada induk sapi.

"Kalau untuk di Jawa mungkin sudah tidak ada persoalan, tapi di wilayah-wilayah yang terpencil masih banyak kendala," ujarnya.

Persoalan lain menyangkut upaya mewujudkan kedaulatan pangan asal hewani yakni masih minimnya jumlah dokter hewan di tanah air yakni sebanyak 20 ribu orang sedangkan kebutuhan sebanyak 70 ribu orang.

"Untuk memenuhi kebutuhan satu desa satu dokter hewan maka masih ada kekurangan 50 ribu orang dokter hewan karena di Indonesia terdapat 70 ribu desa," ujar Suripto pernah menjabat Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jawa Barat III.

Pada kesempatan itu Suripto menyatakan, pemerintah saat ini telah memiliki perhatian yang besar terhadap kesehatan hewan serta penyakit asal hewan yang berpotensi menular pada manusia yakni melalui program One World One Health (Owoh).

"Indonesia sebagai salah satu negara besar dan masuk persilangan duni sangat berkepentingan dalam melaksanakan dan menyukseskan program ini, dimana pada pemerintahan kali ini sudah berjalan dengan baik," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, kalangan dokter hewan lintas perguruan tinggi meminta Presiden Jokowi untuk melanjutkan program tersebut di masa mendatang.

Baca juga: Balitbangtan gandeng swasta untuk produksi massal teknologi veteriner
Baca juga: Kementan siapkan kandang penampungan ternak terdampak erupsi

 

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar