Gapki dukung pemerintah lawan kebijakan diskriminatif sawit Uni Eropa

Gapki dukung pemerintah lawan kebijakan diskriminatif sawit Uni Eropa

Pelaksanaan 3rd Borneo Forum yang digelar Gapki se- Kalimantan. Pada kegiatan yang berlangsung dari 20 -22 Maret 2019 di Pontianak tersebut membahas sejumlah peluang dan tantangan industri kelapa sawit di Indonesia. (dedi)

Kami sangat mendukung sikap pemerintah tidak tunduk dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa.
Pontianak (ANTARA) - Wakil Ketua Umum II Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, Susanto Yang mengatakan, pihaknya mendukung pemerintah yang melawan kebijakan diskriminatif terhadap minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia oleh Uni Eropa.

“Kami sangat mendukung sikap pemerintah tidak tunduk dan melawan kebijakan diskriminatif Uni Eropa yang tetap berkukuh dengan keputusannya untuk menurunkan penggunaan bahan bakar berbasis CPO secara bertahap hingga 2030,” ujarnya di sela-sela kegiatan 3rd Borneo Forum yang digelar Gapki se- Kalimantan di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan meski porsi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa hanya sekitar 3 - 4 juta ton per tahun dan hal itu tidak berdampak langsung, namun secara psikologis pasar akan berdampak pada negara lainnya.

“Kekhawatiran kita dengan adanya kebijakan yang diskriminatif tersebut jika dibiarkan maka akan menular ke negara lainnya,” papar dia.

Lanjutnya, terhadap langkah pemerintah yang akan membawa persoalan tersebut ke World Trade Organization (WTO) PBB juga sudah sangat tepat.

"Kami mendukung mendukung penuh upaya pemerintah termasuk membawa hal ini ke WTO. Semoga ini memberikan yang terbaik untuk industri kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan minyak nabati yang paling efisien dan produktivitasnya tinggi," paparnya.

Selain perlawanan terhadap persaingan minyak dunia dan kebijakan diskriminatif, pihaknya juga sangat mendukung upaya pemerintah untuk memperluas pasar dalam negeri, seperti dengan adanya kebijakan B20.

"Dengan pasar dalam negeri luas dengan kebijakan B20 tentu kita tidak akan tergantung lagi dengan negara luar. Itu tentu berdampak pada petani sawit dan penghasil sawit di Indonesia," ucapnya.

Menurut dia, dengan adanya kebijakan B20 maka mampu menyerap CPO mencapai 6 juta ton per tahun.

“Apalagi dengan wacana mau meningkatkan menjadi B30, itu bisa menyerap 9 juta ton CPO per tahun. Kita sangat mendukung upaya pemerintah. Kita tahu industri sawit saat ini menjadi sumber devisa terbesar Indonesia,” sebutnya.

Baca juga: Pemerintah minta dukungan dunia usaha hadapi diskriminasi sawit UE
Baca juga: Uni Eropa siap atasi perselisihan sawit Indonesia lewat WTO
Baca juga: DPR dorong pemerintah akhiri sengketa sawit dengan UE

Pewarta: Dedi
Editor: M Razi Rahman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

GAPKI: Uni Eropa bukan pasar terbesar sawit Indonesia

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar