"Pemerintah pusat masih mendorong daerah dengan bantuan dana transfer ke daerah untuk meningkatkan penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik," kata Nur dalam dalam diskusi "Bersama Menjaga Air Sumber Kehidupan" dalam memperingati Hari Air Sedunia yang jatuh pada 22 Maret, Jakarta, Jumat.
Dia menuturkan jika sampai 2045, tidak berbuat lebih (business as usual) dengan kondisi perubahan iklim yang terus terjadi dan degradasi hutan dan kualitas lingkungan hidup yang terus menurun maka dapat menyebabkan kekurangan pangan, energi dan air.
Pembukaan hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman juga akan berpengaruh pada berkurangnya daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan air.
Padahal, air merupakan sumber kehidupan dan penggerak pembangunan agar bisa bertumbuh bersama.
Nur mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai program atau kegiatan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan air bersih.
Namun, kewenangan pengelolaan lingkungan bukan hanya berada di pusat, tapi juga daerah. Untuk itu, daerah juga harus memiliki komitmen kuat dan mewujudkannya, termasuk dalam hal penyediaan air bersih untuk masyarakat.
Dia mengatakan dalam peringatan Hari Air Sedunia, pemerintah terus berupaya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih dalam rangka pemenuhan hak asasi dan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
Dia mengatakan pendekatan regulasi, kelembagaan, pendanaan dan pembangunan infrastruktur juga ditujukan untuk menjamin ketersediaan air.
Pembangunan infrastruktur uga bertujuan untuk memastikan jangkauan masyarakat semakin dekat terhadap air bersih.
"Dipastikan akses air bersih itu bisa dicapai masyarakat tanpa perlu harus berjalan jauh dan kondisi airnya bersih," tuturnya.
Dia mengatakan beberapa sungai yang lebar dan luas ternyata memiliki kualitas air yang tidak baik.
Untuk itu, konservasi air harus terus dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih, misalnya melalui pendekatan vegetatif dengan penghijauan atau penanaman tanaman penutup tanah.
Upaya lain adalah terus memantau kualitas air tanah baik, air permukaan maupun air bawah tanah serta menyusun water safety plan (rencana penyelamatan air) untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi daerah-daerah yang kritis atau kesulitan air bersih karena memang kewajiban pemerintah menyediakan air bersih bagi masyarakat.*
Baca juga: 25,1 persen air tanah di desa tercemar
Baca juga: Masyarakat Kotim diimbau tidak gunakan air tercemar
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
