counter

Metropolitan

KPU DKI sediakan 12 TPS bagi pemilih disabilitas mental

KPU DKI sediakan 12 TPS bagi pemilih disabilitas mental

Sejumlah penyandang disabilitas mental beraktifitas di panti sosial bina harapan sentosa I Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Selasa (26/3/2019). KPU DKI Jakarta menyediakan 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi 2.610 orang pemilih disabilitas mental yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2019. (ANTARA/Nova Wahyudi)

Kami akan sediakan TPS bagi penyandang disabilitas mental yang berada di dalam area panti psikotik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyediakan 12 Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi 2.610 pemilih penyandang disabilitas mental yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2019.

“Kami akan sediakan TPS bagi penyandang disabilitas mental yang berada di dalam area panti psikotik,” ujar Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos di Jakarta, Selasa.

Betty mengatakan TPS bagi pemilih disabilitas mental tersebut agar memudahkan penyandang disabilitas mental untuk menyampaikan hak pilihnya.

Untuk wilayah Jakarta Timur terdapat lima TPS yang berada di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa IV masing-masing 2 TPS dan 1 TPS di Panti Werda Kelapa Dua Wetan. Sedangkan di wilayah Jakarta Barat terdapat 7 TPS yang berada di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa I sebanyak 3 TPS dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II terdapat 4 TPS.

Selain menyediakan TPS bagi penyandang disabilitas mental, Betty juga mengatakan, KPU DKI Jakarta telah melakukan sosialisi ke sejumlah panti sosial yang ada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

“Bagaimana mereka bisa menggunakan hak pilihnya nanti pada saat pencoblosan, KPU DKI Jakarta sudah melakukan sosialisasi ke sejumlah panti sosial, " kata dia.

Menurut dia, hak pilih bagi penyandang disabilitas mental sama seperti pemilih lainya, dilindungi oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sepanjang dia adalah Warga Negara Indonesia (WNI), berumur 17 tahun keatas serta memiliki KTP-e maka mereka tidak kehilangan hak mereka untuk didaftarkan sebagai pemilih.

“UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan asalkan WNI, berumur 17 tahun ke atas serta memiliki KTP maka mereka berhak untuk didaftarkan sebagai pemilih,” ujar Betty.

Baca juga: 8.722 penghuni lapas di Jakarta terancam kehilangan hak pilih

Baca juga: Disinformasi Simulasi Penderita Gangguan Jiwa Dibawa ke TPS Saat Pemilu 2019

Baca juga: IDI sarankan ketentuan pemilih ODGJ lebih spesifik

Pewarta: Sri Muryono dan Nova Wahyudi
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar