counter

IMF dukung reformasi perpajakan perusahaan global

IMF dukung reformasi perpajakan perusahaan global

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (ketiga kanan) memberi salam kepada petugas pameran kerajinan Indonesia di sela Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (14/10). Pertemuan tahunan yang telah berlangsung dengan lancar 8 - 14 Oktober tersebut ke depannya ditargetkan dapat memberi pengaruh positif bagi Indonesia. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana/wdy/2018.

Washington (ANTARA) - Perpajakan perusahaan global membutuhkan reformasi mendesak, karena negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan jumlah pendapatan yang signifikan akibat persaingan pajak dan pengalihan keuntungan, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan dalam sebuah makalah pada Senin (25/3/2019) .

Menurut IMF, negara-negara di luar Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang secara umum dikenal sebagai OECD, kehilangan sekitar 200 miliar dolar AS dalam pendapatan per tahun, atau sekitar 1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB), karena perusahaan-perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke lokasi pajak rendah.

Christine Lagarde, direktur pelaksana IMF, mengatakan bahwa pendapatan yang hilang dari negara-negara berpenghasilan rendah dapat membahayakan upaya mereka untuk memerangi kemiskinan dan memenuhi tantangan-tantangan pembangunan.

"Situasi saat ini sangat berbahaya bagi negara-negara berpenghasilan rendah, merampas mereka dari pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk membantu mereka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi kemiskinan, dan memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030," kata Lagarde, dikutip dari Xinhua.

Sementara itu, Lagarde juga mempertanyakan "keyakinan akan keadilan sistem pajak secara keseluruhan" karena "kemudahan yang membuat perusahaan-perusahaan multinasional dapat menghindari pajak, dan penurunan selama tiga dekade dalam tarif pajak perusahaan."

"Ekonomi-ekonomi maju telah lama membentuk aturan pajak perusahaan internasional, tanpa mempertimbangkan bagaimana mereka akan mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah," kata Lagarde.

Selain itu, makalah IMF secara khusus mencatat dilema perpajakan dalam ekonomi digital yang baru berkembang, mengatakan model bisnis baru ini yang terutama dibangun di atas aset-tidak tidak berwujud hanya membuktikan betapa ketinggalan jaman sistem perpajakan saat ini.

"Negara-negara dengan banyak pengguna atau konsumen layanan digital mendapati diri mereka dengan sedikit atau tanpa pendapatan pajak dari perusahaan-perusahaan ini," kata Lagarde, "karena mereka tidak memiliki kehadiran fisik di sana."

Untuk mengatasi masalah utama terkait dengan pengalihan keuntungan dan persaingan pajak dan guna menjaga kepentingan negara-negara berkembang, makalah ini mengangkat beberapa arsitektur pajak alternatif dan menyerukan kerja sama yang lebih global.

Lagarde juga menganjurkan lebih banyak kerja sama dalam reformasi sistem perpajakan global, dengan mengatakan bahwa sistem yang mutakhir akan menguntungkan semua negara.

"Dengan memikirkan kembali sistem yang ada dan mengatasi akar penyebab kelemahannya, semua negara dapat memperoleh manfaat, termasuk negara-negara berpenghasilan rendah," kata Lagarde.

IMF, sebuah organisasi dari 189 negara anggota, juga akan mendorong reformasi dengan keahliannya di bidang perpajakan, dengan mengatakan bahwa ia memberikan dukungan teknis pada masalah pajak ke lebih dari 100 negara setiap tahun.

"Pada saat yang sama, kita dapat mengembalikan kepercayaan pada keadilan sistem pajak internasional yang telah terkikis selama bertahun-tahun. Kita dapat memulihkan kepercayaan yang sangat dibutuhkan," kata Lagarde.

Baca juga: IMF: ekspansi global melemah dengan proyeksi pertumbuhan lebih rendah
Baca juga: DBS rekomendasikan reformasi subsidi BBM dan pajak terus dilanjutkan

Pewarta: Apep Suhendar
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar