"Kualitas gula lokal harus diperbaiki karena insentif ini sifatnya terbatas dari segi waktu dan ada kewajiban untuk mengganti dengan penggunaan gula lokal secara bertahap," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman, Rabu.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu lebih lanjut membangun ekosistem riset yang baik sehingga inovasi teknologi dapat memenuhi kebutuhan pabrik gula dalam menghasilkan gula yang berkualitas.
Ia juga mendorong adanya kerjasama riset yang lebih erat antara perguruan tinggi dan perkebunan tebu.
"Kerjasama antara universitas dan produsen gula rafinasi diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas," katanya.
Dengan demikian, menurut Ilman, nantinya gula lokal dapat bersaing secara harga dan kualitas dengan gula impor dan aturan kuota impor gula dapat dihapuskan.
Sebelumnya, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyampaikan kepada pemerintah untuk mewaspadai penyamaran pembangunan pabrik untuk pemrosesan gula impor.
"Presiden waspadai berdirinya pabrik-pabrik gula baru yang indikasinya hanya kedok untuk impor gula mentah," kata Ketua Dewan Pembina APTRI Arum Sabil usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (5/3).
Menurut Arum, dirinya menduga banyak pendirian pabrik gula baru namun hanya sebagai samaran untuk pemrosesan gula mentah dari luar negeri.
Dia juga menyampaikan agar izin impor dengan alasan memenuhi kapasitas menganggur dapat diberikan kepada pabrik-pabrik gula yang mengambil tebu dari petani atau yang dikelola negara.
"Karena pabrik gula ini harus didorong produktivitasnya dari tebu dalam negeri," jelas Arum.
Baca juga: CIPS apresiasi lahirnya 12 pabrik baru industri gula
Baca juga: Pacu tumbuhnya industri gula, Kemenperin upayakan tekan ketergantungan impor
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
