counter

Merayakan Demokrasi Indonesia

Geliat demokrasi di kampung TKI

Oleh Destyan Handri Sujarwoko

Geliat demokrasi di kampung TKI

Kelompok Koperasi Wanita Eks-TKI Siti Mukaromah menunjukkan Identity Card (Kartu Identitas) Negara Taiwan, Siti Mukaromah (46) pernah bekerja di Taiwan mulai 1999-2006 dan kini aktif sebagai tim pengerak Koperasi “Sumber Rejeki”. (ANTARAFOTO/Irfan Anshori)

Blitar (ANTARA) - Gencarnya upaya para calon anggota legislatif untuk memperoleh dukungan suara dari masyarakat juga menyentuh kantong-kantong penyumbang tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Para caleg yang bergerilya di kantong-kantong TKI tentu tidak melulu mengusung kepentingan personal pencalonannya, namun juga membawa-bawa nama capres yang diusung parpolnya.

Ibaratnya, paket pasangan capres-cawapres menjadi merek dagang, para caleg sebagai produk lokalnya.

Jika "merek lokal" belum terlalu kuat, potensi elektabilitas capres bisa menjadi pintu masuk untuk memasarkan diri ke para calon pemilih. Demikian pula sebaliknya.

Hukum simbiosis mutualisme macam ini tidak hanya berlaku antara caleg dengan pasangan capres-cawapres yang didukung, namun juga terjadi antarcaleg. Maksudnya antara caleg lokal (kabupaten) yang biasanya bersinergi dengan caleg provinsi dan/atau caleg pusat (DPR RI).

Potret itu pula yang terlihat di empat "kampung TKI" di Tulungagung dan Blitar. Sebut saja di Desa Tanen dan Sumberagung, Kecamatan Rejotangan (Tulungagung), Desa Pojok, Kecamatan Ngantru (Tulungagung) dan di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon (Blitar).

Di Desa Tanen dan Pojok, caleg-caleg sangat aktif melakukan pendekatan kepada pemilih yang mayoritas komunitas purna-TKI dan keluarga buruh migran yang masih aktif bekerja di luar negeri.

Mereka biasanya memanfaatkan isu/momentum lokal, seperti perkumpulan purna-TKI, arisan keluarga TKI dan eks-TKI, grup media sosial yang berisikan mayoritas kaum buruh migran hingga mengangkat isu sosial-ekonomi yang merundungi kampung TKI.

"Komunitas purna-TKI dan keluarga TKI menjadi magnet bagi banyak caleg yang berebut suara, karena memang jumlahnya banyak sekali. Konon Tulungagung ini terbesar kedua di Jatim setelah Ponorogo," kata pemerhati buruh migran di Tulungagung, Anang Baso.

Sebenarnya tidak ada angka pasti berapa jumlah TKI atau buruh migran di Tulungagung saja, atau Blitar saja, yang saat ini bekerja di sejumlah negara tujuan.

Data di dinas tenaga kerja biasanya selalu jauh lebih kecil, di kisaran 3.500 - 4.000-an orang setiap tahunnya. Atau paling banyak 5.000-an TKI yang resmi terdaftar di daerah.

Hal itu dikarenakan angka TKI yang berangkat secara ilegal atau tidak tercatat di dinas tenaga kerja jauh lebih banyak.

Menjelang akhir 2017, mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang kini menjadi terpidana kasus korupsi proyek infrastruktur oleh KPK, sempat menyebut jumlah TKI di Tulungagung dari tahun ke tahun ditaksir berfluktuasi antara 35 ribu hingga 45 ribu orang. Angka riilnya sangat mungkin lebih besar lagi.

Jika masing-masing TKI aktif ini mampu membawa dua atau tiga nama anggota keluarganya yang ada di daerah asal (dan telah memiliki hak pilih) untuk mendukung paket calon tertentu di Pemilu 17 April nanti, tentu akan sangat membantu mengantarkan seorang caleg menjadi anggota lesgislatif.

Maka akan ada setidaknya 150 ribuan suara yang berpotensi untuk didulang mengisi pundi-pundi suara di pileg maupun pilpres. Belum lagi kelompok purna-TKI yang jumlahnya tak kalah besar.
 

Partisipasi pemilih

Salah satu keuntungan dari banyaknya caleg yang masuk ke kampung TKI dalam pelaksanaan Pemilu 17 April mendatang adalah angka partisipasi pemilih diprediksi tinggi. Bahkan bisa lebih tinggi dibanding saat Pilkada Jatim (pilbup/pilgub), 27 Juni 2018.

"Bahkan bisa lebih besar (partisipasinya) dibanding saat pilkades sekalipun. Sebab sekarang kan banyak sekali caleg yang berlomba berebut suara langsung ke masyarakat. Langsung maupun yang melalui jaringan kordes (koordinator desa)," kata Sekretaris Desa Tanen Siti Amanah mencoba memprediksi meningkatnya angka partisipasi pemilih pada pemilu mendatang.
Komisioner KPU Tulungagung M. Khoirul Anam memberikan sosialisasi tata cara pencoblosan 5 lembar surat suara pemilu 2019 kepada keluarga TKI dan mantan TKI di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung. Pada Pilkada Serentak 2018 lalu, Desa Tanen merupakan salah satu desa dengan jumlah angka partisipasi sebesar 73 persen. (ANTARAFOTO/Irfan Anshori)


Di desanya yang ada 800 lebih warganya bekerja sebagai TKI di luar negeri. Siti Amanah menyebut angka partisipasi pemilih di pilkada serentak tahun lalu (27 Juni 2018), masih tergolong tinggi, yakni mencapai 72 persen dari total pemilih dalam DPT (daftar pemilih tetap) saat itu sebanyak 4.042 orang.

Untuk pemilu saat ini, dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 3.938 orang, tingkat kehadiran dia yakini bakal lebih tinggi, yakni ditarget minimal 70 persen.

Sekitar 28 persen hingga 30 persen pemilih yang tidak hadir di TPS-TPS saat itu diklaim mayoritas karena mereka masih pergi ke luar negeri sebagai TKI, aktivitas di luar kota untuk urusan belajar/bekerja, sakit serta sebagian kecil karena memang alasan golput (a-politik).

"Langkah yang saat ini aktif dilakukan KPU bersama jajaran PPK dan PPS adalah dengan menyosialisasikan tata cara pencoblosan menggunakan alat peraga sosialisasi (APS)," kata komisioner KPU Tulungagung M Khoirul Anam.

Didampingi petugas PPK dan PPS, Anam turun langsung ke kampung TKI di Tanen dan Sumberagung demi melakukan sosialisasi dari pintu ke pintu. Termasuk saat mengunjungi pemukiman keluarga TKI yang terdampak tanah bergerak di Dusun Sumberdadi, Desa Tanen.

Di sela perbincangan santai penuh keakraban dengan belasan warga yang terdampak bencana tanah bergerak itu, Anam menyelipkan pesan sosialiasi tata cara pemungutan suara dengan cara mencoblos pada kolom-kolom yang tersedia di lima lembar kertas surat suara berbeda yang harus dipilih.

Tentunya APS yang dibuka dan ditunjukkan Anam dan tim PPK-PPS tidak bermuat gambar capres maupun caleg, kecuali hanya nomor urut, nama masing-masing parpol peserta pemilu berikut nomor urut tanpa diikuti nama caleg.

Pola sosialisasi yang dilakukan tim KPU jelas berbeda dengan yang dilakukan, sebagaimana dilakukan caleg berinisial RM di lokasi yang sama ataupun caleg ES di Desa Pojok, Ngantru, yang langsung menyebut nomor urut tertentu di bawah nama parpol mereka, untuk dipilih saat pemungutan suara pada 17 April.

"Kalau partisipasi sudah tinggi, sosialisasi semacam ini diperlukan untuk meminimalkan potensi suara tidak sah karena ketidaktahuan pemilih dalam mencoblos calon yang ingin didukung," kata Anam.

Kekhawatiran KPU dan banyak pihak, termasuk para pemilih, sangatlah wajar. Sebab dalam Pemilu nanti ada lima lembar yang harus dibuka satu per satu oleh pemilih untuk kemudian dicoblos sesuai aspirasi hak pilihnya.

Ada surat suara pilpres, lembar DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Bagi pemilih awam terlalu banyak lembar surat suara ini tentu membingungkan. Apalagi untuk masyarakat untuk kelas menengah ke bawah, seperti halnya di perdesaan dan kampung TKI, kelompok usia lanjut dan sebagainya.

Mereka ini bisa jadi kesulitan membaca satu-satu daftar caleg yang jumlahnya bisa mencapai ratusan.

Berdasarkan simulasi yang pernah digelar KPU di beberapa daerah, termasuk Tulungagung, lama waktu yang diperlukan seseorang pemilih mencoblos lima surat suara dan keluar dari bilik rata-rata mencapai 8,5 menit.

Anam berharap sosialisasi dan kampanye masif yang dilakukan para caleg dan timses, seperti yang banyak terpantau di kantong-kantong TKI dan pemilih potensial lain di daerah itu bisa membantu efektivitas jalannya pemilu pada 17 April nanti.


Di lingkungan keluarga TKI dan purna-TKI, diskusi ringan yang kadang diselingi senda-gurau tentang pemilihan presiden (pilpres) rasanya jauh lebih menarik dibanding obrolan tentang pemilu legislatif.

Saat bicara soal capres, para mantan TKI ini biasanya langsung merujuk calon tertentu. Sedikit yang malu-malu, namun lebih menjawab dengan nada lugas. Polos. Apa adanya menyebut si A atau si B yang disenangi, lengkap dengan alasan yang dimiliki.

Dar dan Paimin contohnya. Dua mantan pekerja migran di Malaysia dan Taiwan yang kini memilih menetap dan bekerja mandiri di kampung halamannya di Desa Sumberingin, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, ini suka asyik jika diajak berbincang soal pilpres.

Apalagi, sepertinya mereka dan keluarganya memang mengidolakan salah satu capres.

Dari yang suka hal-hal berbau "klenik", dengan sedikit orasi panjang akan mengutarakan prediksi hasil pilpres.

Kebetulan saat pilkada kabupaten dan pilgub lalu, "tembakannya" yang dijadikan rujukan sejumlah "pembotoh" (sebutan untuk pejudi hasil pemilu/pilkada) tepat atau akurat.

Hal itu membuat Dar dan Paimin yang kerap menjadi pasangan duetnya berbincang santai dengan orang lain, akan lebih percaya diri dengan ramalan setelah Pemilu 17 April.

"Kalau pileg sulit dilihat. Masih abu-abu semua. Karena pileg ini lebih banyak yang bicara (politik) uang, bukan ide dan gagasan program. Sosoknya juga banyak yang belum dikenal. Beda sekali dengan pilpres," ujar Dar.

Serupa tapi tak sama. Ketua perkumpulan mantan TKW yang tergabung dalam Koperasi Wanita Sumber Rejeki di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Siti Mukaromah, mengungkapkan komunitasnya masih terbuka lebar jika ada caleg DPRD dan DPR RI "masuk".

Maksudnya, perkumpulan ibu-ibu mantan TKW di Desa Pojok dan sekitar yang kini berjumlah lebih dari 250 orang itu membuka pintu lebar jika ada calon legislatif yang ingin berkampanye, menawarkan program kerja, dan tentunya berharap mendapat dukungan mereka.

Ungkapan ini menjadi isyarat bahwa para mantan buruh migran dan keluarganya, belum terikat komitmen ataupun kontrak politik dengan siapapun untuk pemilu legislatif di tingkat DPRD Jatim, DPR RI maupun DPD.

"Kalau di tingkat kabupaten kan sudah banyak yang masuk calon-calon itu. Kalau calon provinsi dan pusat memang belum ada. Kami senang-senang saja jika ada calon yang mau masuk dan syukur-syukur membawa program yang baik untuk kami para mantan TKI ini agar lebih mandiri dan tidak kembali lagi ke luar (negeri)," ujarnya.


Mencoblos di luar negeri
 
Antusiasme para mantan TKI menyambut pemilu 2019, tak lepas dari pengalaman mereka memeriahkan demokrasi Tanah Air saat masih berada di negeri rantau.

Pengalaman itu, bisa dalam bentuk berpartisipasi dalam setiap kesempatan coblosan di TPS-TPS yang disediakan di kantor konsulat jenderal atau kantor kedutaan besar RI di kota, negara tempat TKI bekerja. Atau sebaliknya, pengalaman tidak berpartisipasi karena alasan jarak dan minimnya sosialisasi.

"Saat di rantau saja kami antusias pergi ke konjen untuk mencoblos, menggunakan hak suara yang kami miliki, apalagi sekarang sudah di Indonesia, di rumah sendiri. Tentu kami jauh lebih senang," ucap Sutrisno, mantan TKI asal Desa Tanen, Rejotangan, Tulungagung, yang pernah merantau ke Malaysia (1995-2004) dan Dubai, UEA, (2008-2011).

Ia dan kakaknya yang juga mantan TKI Malaysia, Mudawam, menyadari betul memilih pemimpin (pilpres) saat ini penting dalam menentukan masa depan bangsa hingga lima tahun ke depan.

Dua kali di luar negeri dengan negara berbeda, memberi pengalaman tersendiri bagi bapak dua anak yang kini menggeluti usaha budi daya ikan ini dalam setiap gelaran pemilu di negeri orang.

Saat masih kerja di Malaysia pada 1995-2004, contohnya, Sutrisno mengaku tidak bisa aktif menggunakan hak suaranya dalam pemilu yang disediakan Konjen RI maupun KBRI.

Masalahnya klasik, seperti dialami TKI-TKI kebanyakan di negeri jiran, yakni masalah jarak yang terlalu jauh.

Kota-kota tempat Sutrisno dan kawan-kawan bekerja jauh dari Konjen RI yang menyediakan TPS. Bisa lebih dari 2-3 jam lebih, sementara tidak ada fasilitas dan uang saku yang mendukung untuk bepergian sekadar menyalurkan hak suaranya.

Hal itu berbeda saat dia kerja di Dubai, dimana lokasi Konjen dekat dengan perusahaan tempatnya kerja.

"Ada jam libur khusus diberikan perusahaan asal sudah ada pengajuan izin sebelumnya, serta fasilitas bus penjemputan sehingga memudahkan kami untuk berpartisipasi dalam pemilu-pemilu saat itu," ujar Sutrsino.

Cerita TKI di Hong Kong dan Taiwan kurang lebih serupa. Kebetulan kedua kota di negara itu tidak terlalu besar, sehingga mudah dijangkau dalam hitungan 1-2 jam.

Sehingga saat ada gelaran pesta demokrasi di Tanah Air, TKI di Hong Kong maupun Taiwan yang lebih banyak mendapat akses informasi dan sosialisasi dari KJRI/KBRI dan timses calon tercatat paling tinggi angka partisipasinya di TPS-TPS luar negeri.

"Kami berharap akses informasi, kemudahan dalam menggunakan hak pilih, serta sosialiasi juga terus diberikan kepada rekan-rekan TKI yang saat ini masih di luar negeri," ucap Mudawam yang sempat 20-an tahun bekerja di Malaysia.

Saat di negeri jiran, Mudawam lebih beruntung karena aksesnya ke KJRI dekat. Sehingga dia selalu bisa mengikuti perhelatan pemilu. Namun bagi TKI lain yang jaraknya jauh, Mudawam paham betul para TKI di sana masih menemui banyak kendala.

Suasana kegiatan Koperasi Wanita Eks-TKI “Sumber Rejeki” di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Tulungagung. (ANTARAFOTO/Irfan Anshori)



Mengelola Harapan

Tak bisa dipungkiri, aroma pragmatisme politik uang dalam pemilu di kampung-kampung TKI juga masih kental, terutama mereka dan keluarga TKI yang masih hidup dengan ekonomi pas-pasan. Pekerjaan belum menentu, atau tabungan hasil kerja di luar negeri mulai menipis.

Indikasi ini terjadi saat gelaran pilbup/pilgub lalu, ataupun pilkades dan pemilu yang digelar pada periode sebelumnya.

Transaksi dan jual beli suara beredar di tiga hari terakhir hari pencoblosan. Nilainya bervariasi, mulai yang paket ekonomis Rp25 ribu per orang, hingga Rp150 ribu per pemilih.

Pada gelaran pilkades biasanya angka transaksi lebih besar, namun di pemilu seperti sekarang, pertarungan harga suara diprediksi bisa tembus di kisaran Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per pemilih.

Ketua Koperasi TKI di Desa Pojok, Ngantru, Siti Mukaromah mengakui budaya negatif dalam pemilu/pilkada ini.

Dia mengaku punya pengalaman buruk saat Pemilu 2014, dimana seorang caleg DPRD Provinsi Jatim menitipkan uang "pelicin" untuk membeli suara pemilih di komunitas purna-TKI dan keluarga TKI sebesar Rp3,5 juta. Uang itu lalu dibaginya ke para calon pemilih di kelompoknya.

Namun sial. Setelah coblosan dan dilakukan perhitungan suara, teryata caleg yang tidak disebut namanya ini tak mendapatkan satupun suara di TPS Desa Pojok.

"Saya sampai dibuat malu sekali. Ini si caleg kemudian menuduh saya uang tidak disebar dan menuntut uang kembali. Ya terpaksa saya kembalikan. Tapi sejak itu saya tidak mau lagi dititipi. Kalau mau sosialisasi, kampanye dan berkomitmen langsung dengan kami monggo, tapi kalau diminta membantu saya tidak mau lagi," ujarnya.

Sikap Siti Mukaromah selaku ketua kelompok mantan TKI, seperti juga Sutrisno dan Mudawam yang ditokohkan di desanya, kini lebih dewasa.

Mereka ingin pasangan capres yang terpilih dalam Pemilu 17 April nanti bisa menjaga keutuhan NKRI, memajukan perekonomian negeri, dan yang paling mendasar di mata mereka adalah ketersediaan lapangan kerja, khususnya untuk para TKI, mantan TKI dan calon TKI.

Harapan mereka sebenarnya sederhana saja. Agar orang-orang Indonesia tak perlu lagi bekerja ke luar negeri untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, membayar utang-piutang atau meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Sebab, menurut para mantan TKI ini, seenak-enaknya bekerja di negeri orang, meski mendapat pendapatan besar, masih jauh lebih membahagiakan bekerja di kampung halaman sendiri karena bisa berkumpul dengan keluarganya.

Oleh Destyan Handri Sujarwoko
Editor: Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar